2019, Masyarakat Nisel Dapat Bantuan BSPS

Posted by on Feb 11, 2019 | Leave a Comment

Nias Selatan – KoranAntiKorupsi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Kadis Perakim) Kabupaten Nias Selatan Ir Yudika Duha mengatakan, untuk tahun 2019 ini, daerah Nisel mendapatkan jatah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal rehabilitas rumah warga yang tidak layak huni sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK). Itu ia ungkapkan saat ditemui wartawan, di Ruang Kerjanya Jalan Baloho Telukdalam, Kamis, (7/2).

Dia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan memiliki Satuan Kerja (Satker) di Medan.  selain Satker,  ada juga Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrut oleh Satker.  “Setiap pelaksanaan program BSPS ini selalu dikoordinasikan ke kita dan bahkan bantuan yang sudah ditetapkan untuk wilayah Nias Selatan  itu berdasarkan usulan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perakim pada tahun 2018,”paparnya.

Dari 200 KK yang mendapatkan bantuan itu, sebutnya, ada 160 KK yang sudah diferivikasi di 2 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. “Ada 3 desa di Kecamatan Somambawa dan 5 desa di Kecamatan Telukdalam. sedangkan 40 KK lagi masih menunggu penetapan dari Satker,”ujarnya.

Disinggung berapa besaran anggaran setiap paket, ia menjawab sesuai informasi yang didapatkan pihaknya dari Satker sebesar Rp. 17.500.000 dan sudah termasuk upah tukang didalamnya sebesar Rp.2.500.000.  “Program ini merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). artinya, penerima manfaat diharapkan keswadayaan atau partisipasinya agar warga tersebut mendapatkan rumah yang layak huni,”sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Kementerian PUPR dan ke Kementerian Desa tentang bantuan pembangunan rumah baru (PB) untuk warga Nisel yang tidak memiliki rumah.

Disinggung terkait adanya informasi ada salah satu Perusahaan yakni PT RAN dimana telah menyurati sejumlah Kepala Desa tentang adanya bantuan rehab rumah warga yang tidak layak huni dengan meminta data-data, ia menjawab, memang sudah mendengar informasi tersebut, namun, hingga kini belum ada menerima surat pemberitahuan atau koordinasi dari pihak perusahaan itu.

“Ada kita peroleh surat dari perusahaan dimaksud yang ditujukan kepada beberapa Kades tetapi surat itu kita dapatkan dari orang lain. artinya, surat pemberitahuan atau koordinasi dari pihak perusahaan itu ke kita belum ada. jadi, untuk saat ini, belum ada program bantuan rumah lain selain program BSPS,”tegasnya.
Kata dia, sangat berterimakasih jika benar ada bantuan itu karena dapat membantu warga yang rumahnya tidak layak huni.

“Saya juga tidak mau mengatakan bahwa program itu ada atau tidak karena biasanya, jika ada program seperti itu selalu diberitahukan ke pihak Pemerintah Daerah. setidaknya koordinasi. namun hingga saat ini, pihak perusahaan belum ada memberitahukan atau mengkoordinasikan ke kita. bahkan kita juga sudah mempertanyakan hal ini ke Sekretariat Daerah melalui Asisten II, dan jawabannya belum ada menerima surat pemberitahuan dari pihak perusahaan itu,”tukasnya.

Diketahui, pihak PT RAN Cabang Nisel beralamat di Jalan Baru Telukdalan Nisel telah menyurati beberapa Kepala Desa (Kades) di Nisel, meminta agar menyerahkan data-data warga yang rumahnya tidak layak huni sebanyak 15 orang perdesa. Alasan pihak perusahaan itu meminta data-data warga karena berhubung akan dilaksanakanya program pemerintah (Banpres 2018-2019) tentang rehab rumah tidak layak huni. (HAL)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here