28 Aparat Pengadilan Terjerat Korupsi dan Suap

Posted by on Dec 03, 2018 | Leave a Comment

Masa Kepemimpinan Hatta Ali

korupsiJakarta  РKoranAntiKorupsi Dalam masa kepemimpinan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung, sejak Maret 2012 hingga November 2018, tercatat ada 28 orang aparat pengadilan termasuk hakim, terjerat kasus korupsi. Demikian disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Setidaknya sudah ada 28 orang hakim dan aparat pengadilan tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK,” kata peneliti korupsi dari ICW, Lalola Easter Kanan, Jumat (30/11).

Lalola memaparkan data tersebut ketika menanggapi perkara dua hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK, setelah diamankan dalam OTT KPK.

Meskipun MA telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, namun tetap belum efektif mengawasi hakim dan petugas pengadilan.

“Justru, ketua pengadilan yang dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan,” tambah Lalola.

Lalola mencontohkan perkara korupsi yang menimpa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono beberapa waktu lalu.

“Justru dia sebagai ketua pengadilan yang melakukan pelanggaran dan menerima suap, sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tetapi justru Ketua Pengadilan lah yang menjadi oknum nakal di pengadilan,” kata Lalola.

Menurut Lalola, pimpinan MA selaku atasan dari kepala pengadilan lah yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tindak pidana suap dan korupsi ini.

Pada Rabu (28/11), KPK menetapkan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan.

Mereka diduga menerima suap sekira Rp650 juta dan 47 ribu dolar Singapura (sekira Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan (AF) dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

KPK kemudian menahan untuk 20 hari pertama terhadap tersangka Iswahyu Widodo dan Irwan yang ditahan di Polres Metro Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan di rutan Pomdam Jaya Guntur, dan Arif Fitrawan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen, yang menggugat PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azali.

Pemberian suap dimaksudkan supaya majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MA Sudah Lakukan Berbagai Cara, Agar Hakim Tidak Terima Suap

Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi membeberkan permasalahan hakim yang terjerat kasus dugaan korupsi. Menurut dia, pihak MA sudah memantau langsung setiap tindak tanduk hakim dalam menjalankan tugas. Mantan juru bicara MA itu menyebut dalam instansinya sudah jelas tentang tata cara yang benar sebagai penegak hukum.

“Kalau hakim ada tata cara, disiplin hakim dalam jalankan tugasnya. Sudah diatur lengkap. Sekarang pemahamannya sudah atau belum. Pengamalannya sudah dilakukan atau belum. Ini permasalahannya,” ujar dia di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Suhadi mengatakan, segala cara sudah dilakukan oleh pihak MA agar kejadian hakim menerima suap tidak terulang kembali. Di tahun 2018 ini saja tercatat KPK sudah menjerat setidaknya 3 hakim di Medan, Tangerang, dan Jakarta Selatan.

Kini, KPK diduga kembali menangkap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa 27 November 2018 malam itu, terdapat enam orang dan uang sekitar SGD 45 ribu yang diamankan tim penindakan.

“Ya ini kita cari problemnya. Semua upaya sudah kita laksanakan, regulasi seperti Perma nomor 7, nomor 8, nomor 9 tahun 2016. Terus ada maklumat ketua MA, kemudian turun ke bawah untuk pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Ternyata masih seperti ini,” kata dia.

Suhadi menyebut, berbagai cara sudah dilakukan sebagai upaya pencegahan tindakan suap di lembaganya. Menurut dia, pihak MA nantinya akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian tersebut tak terulang.

“Saya kira begitu (evaluasi menyeluruh). Saya kira demikan akan kita tinjau apa sebab dan bagaimana jalan keluar paling baik,” kata Suhadi.(int)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here