700-an Proposal Bansos Rumah Ibadah Tidak Bisa Diproses

Posted by on Feb 11, 2019 | Leave a Comment

Medan – KoranAntikorupsi Dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sumut dengan Biro Binsosmas (Bina Sosial dan Kemasyarakatan) Provsu terungkap, bahwa dari 3000-an proposal permohonan dana Bansos (Bantuan Sosial) untuk rumah ibadah di Sumut, sekitar 700-an tidak bisa dicairkan atau diproses.

“Dari 3 ribuan lebih proposal yang masuk, ada sekitar 700-an yang tidak bisa diproses, tanpa alasan yang jelas, sebab perwakilan Biro Binsosmas tidak bisa menjelaskan secara detail, karena tidak membawa data-data pendukung,” ujar Robert Lumban Tobing kepada wartawan, Rabu (7/2) seusai memimpin rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sumut dengan Biro Binsosmas Pemprovsu.

Bahkan anggota Komisi E Dahril dalam rapat itu mempertanyakan kriteria apa yang dibuat Biro Binsosmas untuk menentukan proposal yang bisa diproses dengan yang tidak diproses.

Namun, yang mewakili Biro Binsosmas Mohammad tidak bisa menjawab secara rinci dan hanya menjelaskan, bahwa yang bisa diproses proposal yang masuk pada 2018 dan sebelum penetapan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2019.

“Sudah ada 2.654 proposal untuk rumah ibadah yang diserahkan ke Biro Keuangan untuk dieksaminasi dan saat ini menunggu surat keputusan (SK) dari Gubsu. Ini semua sudah melalui aturan yang ada. Sudah direkomendasi untuk dieksaminasi,” ungkapnya.

Namun pimpinan rapat Robert Lumban Tobing, meminta Biro Binsosmas meluruskan informasi di masyarakat soal bantuan dana hibah yang dikaitkan dengan pencalegan anggota dewan.

“Tidak ada kaitan dana hibah dengan pencalegan. Tapi ini murni program Bansos, kebetulan DPRD Sumut diminta bantuan oleh konstituen untuk menyampaikan proposal ke Pemprovsu. Fungsi kami sebagai anggota dewan memberikan perhatian kepada konstituen ketika meminta bantuan,” tambahnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut H Syamsul Qodri menyarankan agar pencairan dana hibah yang besarnya mencapai Rp336 miliar itu dilaksanakan tepat waktu, yakni paling lama Maret 2019, sehingga dana bisa digunakan maksimal oleh para penerima hibah.

“Sesuai rencana, pencairan di bulan Februari, maksimal Maret sudah terealisasi. Cepat diberitahu kalau ada hambatan dan sebagainya,” tegasnya sembari berharap agar bantuan dana hibah itu jangan dipolitisasi, sehingga muncul kecemburuan sosial dari para Caleg yang tidak incumbent.(INT)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here