Ada Kasus Lebih Besar dari E-KTP

Posted by on Mar 20, 2017 | Leave a Comment

e-ktpJakarta – Kpkpos Ketua KPK Agus Rahardjo kembali mengeluarkan pernyataan menggemparkan. Layaknya melemparkan bom yang tinggal meledak. Agus menyebut, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melidik dugaan korupsi yang lebih besar dari E-KTP. Apa kasusnya, Agus masih berahasia.

Dikatakan, KPK kini tengah melidik  kasus dugaan korupsi yang kerugian Negara jauh lebih besar daripada kasus korupsi proyek e-KTP. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus e-KTP sendiri mencapai Rp2,3 triliun berdasarkan catatan BPK. Kasus baru ini lebih besar.  Agus Rahardjo, menyatakan hal ini ketika memberikan sambutan pada acara diskusi panel di auditorium Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3).

”Contoh paling sederhana, Rp2,3 triliun itu salah satu kasus yang sekarang baru ramai. Tapi yang lebih besar dari itu masih ada,” ujar Agus Rahardjo. Angka Rp2,3 triliun yang dimaksud oleh Agus adalah nilai kerugian negara dalam kasus korupsi e-KTP.

Dia menjelaskan, kasus besar yang dimaksudnya adalah dalam hal indikasi kerugian keuangan negara, bukan pada nama-nama besar yang terseret.

Dalam kasus korupsi e-KTP, nama-nama besar tercantum dalam surat dakwaan. Antara lain mantan Mendragri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua DPR Setya Novanto, dan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR yang kini menjadi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

”Bukan (orangnya) besar, tapi duitnya yang besar. Ada yang indikasi kerugian negaranya lebih besar, tapi kalau pelakunya tidak sebesar yang ini (e-KTP),” kata Agus.

Ketika ditanya apakah kasus yang lebih besar itu kasus lama, Agus menegaskan bahwa itu merupakan kasus baru yang masih dalam tahap penyelidikan.

”Apakah kasus lama, Pak?” tanya wartawan.

”Kan tidak boleh melempar isu, nanti dikira saya berpolitik,” elak Agus.

”Kalau begitu, kasus baru ini, Pak?” cecar wartawan lagi. Agus membenarkan. ”Iya. (Kasus) baru, baru,” jawab Agus.

Namun Agus menolak menjawab lebih terperinci mengenai kasus baru yang lebih besar tersebut.

Hingga saat ini, korupsi proyek pengadaan e-KTP masih menjadi rekor dalam jumlah kerugian keuangan negara. Merujuk dakwaan jaksa penuntut umum KPK, sedikitnya Rp2,3 triliun dari total anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,95 triliun yang menjadi bancakan anggota DPR, pejabat negara, dan pengusaha.

Selain kasus e-KTP, ada tiga perkara korupsi besar lain yang pernah diusut KPK, yakni korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Hambalang, simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Korlantas Polri, dan radio sistem komunikasi di Departemen Kehutanan.

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat, merugikan keuangan negara sebesar Rp 706 miliar.

Kasus itu menjerat politikus Partai Demokrat, M Nazaruddin dan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng. Andi dihukum empat tahun penjara.

Adapun kasus simulator SIM menjerat Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Korupsi ini merugikan negara Rp121 miliar. Irjen Djoko divonis 18 tahun penjara.

Sedangkan korupsi radio sistem komunikasi di Departemen Kehutanan merugikan negara Rp83,9 miliar. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut, Wandojo Siswanto, dihukum tiga tahun penjara akibat kasus itu.

Berdasar catatan terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara yang masih ditangani KPK di tahap penyidikan. Beberapa diantaranya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II dengan tersangka mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Selain itu, terdapat kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam sebagai tersangka.

Hingga saat ini, KPK masih menghitung kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari kedua kasus tersebut. Dalam kasus yang menjerat Nur Alam misalnya, perhitungan keuangan negara dilakukan KPK dengan menggandeng ahli ITB dan BPK. Keterlibatan ahli ITB ini untuk menghitung kerugian dari sisi lingkungan akibat korupsi yang diduga dilakukan Nur Alam.

“Memang KPK sedang menangani perkara di daerah yang diduga merugikan keuangan negara cukup besar. Kami sedang melakukan perhitungan tersebut dan salah satu yang dipertimbangkan adalah aspek kerugian ekologis akibat perbuatan korupsi yang dilakukan. Untuk kasus lainnya apakah ada masih perlu saya cek kembali,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Sementara peneliti ICW Donal Fariz meminta KPK tidak memecah fokus masyarakat di tengah kasus e-KTP yang tengah bergulir di persidangan.

“Tidak etis ketua KPK mengumbar informasi ada kasus korupsi yang lebih besar dibanding e-KTP yang tengah mereka selidiki, apalagi saat bersamaan KPK tengah menyelidiki keterlibatan puluhan politisi dan birokrat dalam kasus e-KTP. Harusnya tidak memecah fokus dengan mengumbar kasus lain,” ujar Donal melalui pesan singkat, Rabu.

Donal mengatakan KPK didukung publik untuk mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Alasannya, kasus tersebut juga mengancam kerahasiaan data kependudukan.

“KPK sangat didukung publik untuk menuntaskan kasus e-KTP hingga menyentuh seluruh pelaku sebab kasus korupsi e-KTP tidak hanya merugikan negara dalam skala yang besar, akan tetapi jenis korupsi yang mengancam kerahasiaan negara berupa database kependudukan,” cetus Donal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyindir proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menghabiskan anggaran Rp6 triliun. Presiden kecewa, karena dengan nilai sedemikian besar tersebut, jenis KTP hanya berubah dari ‘kertas’ menjadi ‘plastik’.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Presiden marah. “Tapi kalau harga e-KTP Rp4.700 di-mark up (penggelembungan) jadi Rp16.000, hasilnya seperti itu, ya wajar kalau Bapak Presiden marah, kecewa,” katanya sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 di Jakarta, Rabu.

Apabila anggaran Rp6 triliun dari proyek yang digagas pemerintahan sebelumnya itu dioptimalkan, menurut Tjahjo, data kependudukan telah rampung sejak lama.

“Kalau anggaran Rp6 triliun digunakan penuh, saya kira data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi. Sudah bagus sistemnya, e-KTPnya bagus,” ujarnya.

Presiden memohon maaf masih adanya problem perekaman e-KTP. “Kita mohon maaf kalau masih ada problem seperti itu. Karena memang mestinya peralatannya kan, ‘crek’ rampung, ‘crek’ rampung. Habisnya Rp6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar,” kata Presiden’

Tjahjo menjelaskan, pencetakan e-KTP dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Kalau Maret ini sudah ditentukan pemenang lelang blanko e-KTP, sudah teken kontrak, ya langsung cetak. Karena kekurangan sisa 4,5 juta,” jelas Tjahjo.

“Soal 4,5 juta belum dapat blanko e-KTP, salah saya. Tapi itu demi pencetakan yang clean and clear, tidak ada markup di kemudian hari.”

Pada bagian lain, Tjahjo enggan menanggapi eksplisit wacana DPR menggunakan hak angket dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. “Itu ranah DPR. Saya tidak mau ikut campur,” tandasnya.

Sedang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nama-nama pejabat atau pihak yang mengembalikan dana e-KTP.

“Tiba-tiba ini yang ramai KPK membocorkan surat dakwaan dan BAP, nah sekarang saya mau nantang KPK karena sudah membocorkan, sekarang tolong bocorkan semua nama yang menerima uang dan semua nama yang mengembalikan uang,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Politikus PKS itu pun mengkhawatirkan akan adanya perjanjian bahwa yang mengembalikan uang hasil korupsi e-KTP akan dilindungi.

“Kenapa yang mengembalikan uang harus dilindungi ini kan namanya perjanjian cuci nama kalau begini, berani gak buka semua ayo berani gak,” tegas Fahri.

Sebelumnya KPK mengungkap ada 14 orang yang telah mengembalikan uang korupsi e-KTP. Namun KPK tidak menyebut identitas keempat belas orang tersebut.

KPK menilai pihak yang mengembalikan dana e-KTP kooperatif dan bisa menjadi justice collabolator.  (IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here