Amankah Yang Telah Mengembalikan Uang

Posted by on Apr 09, 2018 | Leave a Comment

Kasus Suap Mantan Gubsu Gatot

korupsiMedan – KoranAntiKorupsi Mencuatnya kembali kasus suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dengan menetapkan 38 mantan dan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini membuat kejutan dibanyak kalangan dikarenakan kasus tersebut terkesan hampir hilang dengan panjangnya waktu, ungkapan takjub terlontarkan.

Namun dibalik ungkapan takjub dan apresiasi itu juga tersungging ungkapan heran dikarenakan adanya beberapa nama yang juga dari kalangan legislatif disebut-sebut dalam persidangan turut menerima suap namun tidak ditetapkan sebagai tersangka, “Apakah dikarenakan telah mengembalikannya setelah kasus terbongkar, sehingga tidak ikut terdaftar sebagai tersangka?”.

Tidak mereka saja termasuk kalangan eksekutif yang diduga sebagai perantara dan penyetor uang suap dari Gatot Pujo Nugroho, juga belum tersentuh KPK.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengisyaratkan bahwa kasus suap ini belum tuntas. Ia pun meminta publik bersabar dan memercayakan proses ini kepada pihak penyidik. “Penyidik pastilah lebih paham tentang ini dan tentu mereka memiliki rencana tentang bagaimana menentukan yang lebih dahulu satu dari yang lain. Kita tunggu saja ya,” kata Saut melalui pesan singkat, Rabu (4/4).

Sementara, menyikapi kemungkinan dilakukannya penahanan terhadap 38 anggota DPRD Sumut itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penahanan terhadap tersangka dapat saja dilakukan jika penyidik memandang ada alasan untuk melakukan penahanan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 KUHAP sudah terpenuhi.

“Ketika penyidik memandang misalnya alasan obyektif, alasan subyektif sudah cukup, maka kita dapat melakukan proses penahanan itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/4).

“Jadi, sepenuhnya tergantung pada kecukupan alasan di Pasal 21 KUHAP tersebut. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya,” kata Febri. Soal kapan pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan, Febri mengatakan akan diinformasikan lebih lanjut. “Nanti diinformasikan apakah pemeriksaan di Sumut atau di kantor KPK,” ujar Febri.

Sementara itu anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan mengakui, kinerja anggota dewan sangat terganggu pasca penetapan status tersangka terhadap 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014. Diketahui dari 38 anggota dewan yang berstatus tersangka tersebut, 10 orang diantaranya masih menjabat pada periode 2014-2019.

“Secara psikologis terganggu. Fakta indikasinya Senin (2/4) misalnya, kita seharusnya rapat Banggar, tapi tak satupun pimpinan yang masuk. Anggota dewan pun hanya satu dua orang, akhirnya bubar sendiri,” katanya, Rabu (4/4).

Sutrisno menjelaskan, kondisi seperti ini juga terjadi saat penetapan tersangka tahap kedua yang dilakukan KPK terhadap anggota DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Saat itu menurutnya suasana psikologis dewan juga terpengaruh. Ia mengaku tidak mengetahui hubungan secara langsung antara penetapan tersangka tersebut dengan kinerja mereka di dewan. “Saya nggak tahu apakah ini bagian dari solidaritas atau ada hal yang lain. Tapi saya melihat aura seperti itu ada” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Sumut menurut Sutrisno mempunyai kewajiban untuk masuk kantor jika tidak ada tugas kunjungan kepada masyarakat yang dilakukan di luar gedung DPRD Sumut. “Pusat kegiatan anggota dewan itu di kantor untuk menerima aspirasi, kecuali ada penugasan kelembagaan yang tidak dilakukan di sini. Sepanjang tidak ada aktivitas di luar maka anggota dewan harus ngantor,” pungkasnya.

Sementara, para anggota DPRD Sumut yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho, hingga Rabu (4/4) tidak terlihat hadir di DPRD Sumut. Pantauan pada ruangan mereka di kantor fraksi masing-masing, tidak terlihat satupun yang hadir sejak status tersebut ditetapkan.

Dari 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 yang ditetapkan tersangka, 10 diantaranya masih menjabat pada periode 2014-2019 saat ini. Mereka adalah Rinawati Sianturi (Hanura), Faisal (Golkar), Arifin Nainggolan (Demokrat), Mustofawiyah Sitompul (Demokrat), Sopar Siburian (Demokrat), Analisman Zalukhu (PDIP), Tiaisah Ritonga (Demokrat), Helmiati (Golkar), Muslim Simbolon (PAN), dan Soni Firdaus (Gerindra).

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman sendiri mengaku belum mengetahui keberadaan mereka. Namun ia berkeyakinan, ketidakhadiran mereka di DPRD Sumut disebabkan ada tugas lain yang juga mendesak. “Kalau kalian cari tak ada itu belum tentu nggak masuk, bisa aja ada tugasnya di luar yang juga penting,” katanya.(SP/BEN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here