Amunisi Baru Melawan Korupsi

Posted by on Sep 04, 2017 | Leave a Comment

Operasi  tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah berhenti. Komisi anti rasuah itu terus melakukan tugasnya membersihkan negeri ini dari praktek curang yang dilakukan pejabat penerima amanah.

Awal pekan lalu, KPK menangkap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kedapatan menerima suap. Belum sepekan berlalu, giliran Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono tertangkap tangan dengan bentuk korupsi serupa.

Selang beberapa hari kemudian, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Tengah, Selasa (29/8). Dalam OTT ini, tim Satgas KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ditjen Hubla, uang diduga suap yang disita dari Tonny Budiono tidak kurang dari Rp20,74 miliar. Jumlah itu disebut-sebut sebagai hasil sitaan tangkap tangan terbesar oleh KPK.

Sitaan terdiri atas uang tunai Rp18,9 miliar yang tersimpan dalam 33 tas, ditambah kartu ATM dengan sisa saldo Rp1,174 miliar. Tonny mengaku uang di 33 tas itu dikumpulkannya sejak 2016 dari berbagai proyek.

Hasil OTT yang dilakukan KPK menunjukkan betapa pelaku korupsi sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman hukuman. Mereka terus melaksanakan aksi menggerogoti uang negara. Kalaupun toh apes tertangkap, masih ada kemungkinan mendapat hukuman ringan seperti rata-rata vonis palu hakim di pengadilan tindak pidana korupsi.

Terpidana korupsi tinggal menjalani hukuman dan begitu keluar penjara, uang masih berlimpah. Masyarakat dan tetangga pun pemaaf. Asalkan sudah memenuhi syarat untuk bebas, lepas dari jeruji disambut dengan tepukan rebana dan selamatan. Tidak ada aib yang tersisa. Hidup juga masih sejahtera.

Melihat kenyataan yang terjadi, di mana para koruptor disambut layaknya pahlawan” walau usai menjalani hukuman, membuat kita miris. Timbul pertanyaan, Mau sampai kapan terus begitu?

Selayaknya, langkah terobosan harus ditempuh. Pada 2002 lalu, beridilah lembaga antirasuah yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Lambat laun kita sadari KPK seperti kapal tunggal yang menjaring ikan di lautan luas.

Ini saatnya mengumpulkan para ahli untuk duduk bersama memikirkan terobosan baru, mencari solusi paling efektif memberantas korupsi. Ahli-ahli hukum pidana dan para hakim dimintai rumusan hukuman yang paling menjerakan. Mulai sanksi materi, fisik, hingga sanksi sosial.

Mahkamah Agung harus menyerap rekomendasi para ahli dalam menyusun pedoman beperkara di pengadilan tipikor. Bila perlu, DPR dan pemerintah mengintegrasikan rekomendasi itu dalam peraturan perundangan. Kita sudah muak melihat tampang para koruptor. Negeri ini perlu amunisi baru dalam perang melawan korupsi. (***)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here