APBD Labuhanbatu TA 2016 Dipertanyakan

Posted by on Nov 13, 2017 | Leave a Comment

Rantauprapat – Kpkpos Sekitar Rp17 miliar sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2016 Pemkab Labuhanbatu diduga raib dari kas daerah. Silpa yang sebelumnya diakui oleh bupati sebesar Rp122 M, namun tercatat dalam perubahan APBD hanya sebesar Rp104 lebih.

Data yang dihimpun wartawan, saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 pada Juli 2017, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap mengatakan bahwa Silpa tahun 2016 sebesar Rp122 M.

Besarnya Silpa tersebut menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD Labuhanbatu saat itu. Fraksi Partai Golkar misalnya, dalam pemandangan umum yang dibacakan Sekretaris FPG Truly Evelin Simanjuntak SMIP dalam sidang paripurna DPRD pada Selasa 25 Juli 2017,  meminta penjelasan Bupati Pangonal Harahap atas besarnya Silpa tahun 2016 Rp122 M.

“Dengan besarnya Silpa ini, apakah kondisi keuangan pemerintah daerah tidak terganggu? Kami mohon penjelasan,” tanya Truly saat itu.

Namun, dalam peraturan bupati (Perbup) tentang penjabaran APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, Silpa 2016 yang dibawakan ke PAPBD tahun anggaran 2017 hanya senilai Rp104 M.

Plt Sekda Labuhanbatu Ahmad Muflih saat dikonfirmasi wartawan, Senin (6/11) menolak berkomentar. Muflih mengaku kurang menguasai persoalannya. Dia meminta hal itu dipertanyakan ke bidang keuangan Pemkab Labuhanbatu.

“Aku kurang paham. Tanya saja keuangan yang lebih menguasai. Nanti biar kutelepon orang itu,” ujarnya.

Saat ditanya bagaimana mungkin Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Muflih kembali berkilah.

“Tanya sajalah ke keuangan,” kelitnya.

Sementara, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indra Sila saat ditemui di kantornya membantah Silpa TA 2016 Rp17 M raib.

Menurut Indra, angka Rp122 M yang disampaikan bupati pada sidang paripurna pertanggungjawaban APBD 2016, merupakan hasil rekonsiliasi dengan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Rantauprapat.

“Rp122 miliar itu termasuk rekonsiliasi BLUD RSUD Rantauprapat,” katanya.

Dia menyebut, setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggaran tersebut dipisahkan. Sebesar Rp17 M lebih merupakan anggaran BLUD, sedangkan Silpa hanya Rp104 M.

“Setelah diaudit BPK baru dipisahkan. Kalau Silpa dalam laporan keuangan per 31 Desember 2016 memang sebesar 104 miliar lebih sedikit,” kata Indra.

Saat ditanya, bukankah pengelolaan anggaran BLUD terpisah dari APBD, Indra membenarkannya. Namun, kata dia, dalam pertanggungjawaban hal itu tidak dapat dipisahkan.

“Ya, memang terpisah. Karena BLUD mengelola anggarannya tersendiri dan tidak masuk dalam APBD. Tapi saat pertanggungjawaban itu harus disampaikan juga,” ujarnya.

Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap pada saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017 ke DPRD dalam rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhari, Selasa (10/10), di Gedung Dewan menyebut, pada Ranperda PAPBD TA 2017, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.290.315.127.083, bertambah sebesar Rp33.988.317.788, atau 2,7 % dari APBD Labuhanbatu TA 2017.

Belanja daerah pada RPAPBD TA 2017 juga mengalami pertambahan sebesar Rp30.684.595.217, atau 2,26% dari APBD TA 2017, sehingga menjadi Rp1.388.363.228.149.

“Pertambahan belanja daerah tersebut dialokasikan pada kelompok belanja tidak langsung sebesar Rp34.329.270.620 dan belanja langsung berkurang sebesar Rp3.644.675.403,” sebut bupati.

Dia menambahkan, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada RPAPBD TA 2017. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2016 sebesar Rp105.509.672.225.

“Silpa tersebut telah digunakan menutupi defisit anggaran APBD TA 2017 sebesar Rp104.396.646.137,” kata Pangonal.(BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here