E Paper Koran Anti Korupsi Edisi 522 / 17 September 2018

Posted by on Sep 17, 2018 | Leave a Comment

KLIK DISINI  Read More →

Wakil Rakyat Korupsi Makin Ngeri

Posted by on Sep 17, 2018 | Leave a Comment

Lagi-lagi wakil rakyat bikin ulah setelah mengambil uang rakyat berjamaah, kini bantuan untuk korban bencanapun ikut dilibas, wakil rakyat korupsi makin ngeri. Padahal korupsi dana bantuan bencana ini hukumannya sangat berat, hingga hukuman mati. Hal ini sudah secara jelas tercantum di dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) namun kalo namanya uang membuat mata... 

5 Mantan Kades Gugat Bupati Aceh Barat Ke PTUN

Posted by on Sep 17, 2018 | Leave a Comment

Merasa Dipecat Semana-mena Meulaboh – KoranAntiKorupsi 5 dari 25 geuchik (kepala desa) di kabupaten Aceh Barat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak menerima atas keputusan Bupati Aceh barat yang memecat mereka dengan semena mena. Upaya hukum yang ditempuh melalui jalur PTUN tersebut merupakan lanjutan dari aksi demo oleh para geuchik ke DPRK Aceh Barat beberapa pekan lalu. Mereka... 

Dana Bantuan Lombok Ditilep Anggota DPRD

Posted by on Sep 17, 2018 | Leave a Comment

Oknum Anggota DPRD Kota Mataram ditangkap tangan saat tengah bertransaksi sejumlah uang di sebuah rumah makan di Kota Mataram, pukul 09.00 Wita, Jumat, 14 September 2018. Lombok – KoranAntiKorupsi Anggota DPRD Kota Mataram berinisial HM terkena operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Anggota Dewan tersebut diduga melakukan pemerasan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak... 

Plt Walkot Malang Bingung, Tanpa Anggota DPRD

Posted by on Sep 17, 2018 | Leave a Comment

Plt Wali Kota Malang Sutiaji mengaku diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 22 anggota DPRD Kota Malang pada Jumat 31 Agustus 2018 lalu. Sutiaji mengatakan, usai menjalani pemeriksaan dia sempat bertanya kepada penyidik KPK terkait jalannya pemerintahan di DPRD Kota Malang. Sebab, sebelumnya sudah ada 19 anggota DPRD menjadi tersangka. Jika ada 22 tersangka baru, maka 41 anggota DPRD Kota Malang menjadi... 

E Paper Koran Anti Korupsi Edisi 520 / 03 September 2018

Posted by on Sep 03, 2018 | Leave a Comment

KLIK DISINI  Read More →

KPK Panggil Dua Saksi Korupsi Garuda Indonesia

Posted by on Sep 03, 2018 | Leave a Comment

Jakarta– KoranAntiKorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia. KPK total telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005 s.d. 2015 Emirsyah Satar (ES) dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi... 

Sutiaji Mengaku Dicecar Soal Dana Kampanye Pilwalkot Malang

Posted by on Sep 03, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Wali Kota Malang (Plt) Sutiaji mengaku ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dana kampanye Pilwalkot 2018. Sebelumnya wali kota terpilih ini juga dikonfrontasi tentang sejumlah nama tersangka terkait APBD-P 2015. “Ditanya kenal enggak dengan yang bersangkutan, banyak orang ya,” kata Sutiaji usai istirat menjalankan salat Maghrib di Mapolresta Malang, Jumat... 

Kasus Korupsi Rp 11 M, Polisi Periksa Ketua DPRD Balikpapan

Posted by on Sep 03, 2018 | Leave a Comment

Kaltim – KoranAntiKorupsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek rumah potong unggas (RPU) tahun 2015 di Balikpapan, dengan kerugian negara sekitar Rp 11 miliar. Hari ini, penyidik memeriksa ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh. Keterangan diperoleh merdeka.com, pemeriksaan dilakukan penyidik tindak pidana korupsi di Mapolda Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan,... 

Proyek Dana Desa, Anggota Polri Dipecat

Posted by on Sep 03, 2018 | Leave a Comment

Sulawesi Tenggara – KoranAntiKorupsi Anggota Polri yang terbukti ikut serta mengerjakan proyek yang dibiayai dana desa akan ditindak tegas. Alasannya karena apa yang dilakukan itu di luar tugas pokok sebagai anggota kepolisian. Direktur Bimas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Erfan mengatakan, bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) di desa-desa sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. “Bapak... 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here