Beban MK Dinilai Semakin Berat di Tahun Politik

Posted by on Jan 08, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, beban Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2018 yang merupakan tahun politik dinilai akan semakin berat. Pasalnya, MK akan memutuskan sengketa hasil pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah.

“Untuk tahun politik 2018, beban MK akan semakin berat. Pasalnya, beban perkara yang akan dihadapi MK cukup tinggi baik dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada dan juga pengujian UU terhadap UUD 1945,” ujar Veri Junaidi, di Jakarta, Rabu (3/1).

Veri mengatakan, perkara perselisihan hasil pilkada yang ditangani MK terbilang cukup tinggi jika berkaca pada pilkada serentak 2015 dan 2017. Pada tahun 2015, sebanyak 151 parkara dari 264 daerah yang menyelenggarakan pilkada atau setara 56,5 persen. Sementara pada tahun 2017, sebanyak 60 perkara dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada atau setara 59 persen.

“Jika melihat kecenderungan tersebut, maka bisa diprediksikan jumlah sengketa di tahun 2018 bakal mengalami kenaikan. MK harus cepat menyelesaikan sengketa hasil tersebut karena waktu yang diberikan oleh UU sangat terbatas hanya 45 hari. Ini tentunya menjadi berat bagi MK,” jelas dia.

MK, kata Veri, juga masih memiliki sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2017. Sisa perkara tersebut, kata dia berjumlah 78 perkara dari 102 perkara yang teregistrasi di tahun 2017 atau dengan beban perkara 27,22 persen.

“Jadi, di tahun 2018, MK harus memutuskan 49 perkara sisa dari tahun 2017. Belum lagi perkara baru yang potensial diajukan sepanjang 2018 nantinya. Beban perkara MK cukup tinggi di tahun politik ini,” tandasnya.

Veri mengakui, jumlah perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 sangat variatif setiap tahun. Pada tahun 2015, ada 140 permohonan uji materi UU baru ke MK dengan sisa perkara tahun sebelumnya hingga 80 perkara.

“Begitu juga tahun 2016 terdapat 111 perkara dengan sisa perkara sebelumnya 63 perkara dan tahun 2017, terdapat 102 perkara dengan 78 perkara sisa tahun sebelumnya,” jelasnya.(BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here