“Bebas Jika Kembalikan Uang”, Pernyataan Kabareskrim Tuai Pertanyaan

Posted by on Mar 05, 2018 | Leave a Comment

KabareskrimJakarta – KoranAntiKorupsi Pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang mengatakan, penyelidikan kasus korupsi pejabat pemerintah daerah yang terindikasi melakukan korupsi akan dihentikan apabila pejabat tersebut telah mengembalikan uang kerugian negara menuai pertanyaan.

Ucapan Kabareskrim tersebut disampaikan usai menandatangani MoU atau Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi pada Rabu (28/2) lalu.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menanggapi pernyataan Kabareskrim tersebut mengatakan bahwa dalam MoU tidak ada hal yang secara tertulis menyatakan bahwa penyelidikan akan dihentikan jika calon tersangka, misalnya mengembalikan kerugian negara.

“Sebenarnya saya sudah membaca MoUnya, dan tidak ada poin yang mengatur soal itu. Jadi saya juga bingung apakah Kabareskrim yang dikutip beberapa media yang mengatakan hal itu merujuk pada poin-poin MoU atau tidak,” kata Adnan.

Sebab, dalam MoU tersebut, lanjut Adnan, hanya sebatas saling tukar informasi mengenai temuan audit atau temuan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dimana, yang kemudian fokusnya hanya memastikan apakah kerugian negara yang ditemukan dalam proses audit tersebut masuk dalam ranah hukum administrasi atau pidana.

“Kalau itu wilayahnya pidana maka APIP akan menyerahkan laporan itu kepada penegak hukum. Kalau ditemukan hal sebaliknya, maka penegak hukum yang menangani kasus itu akan diserahkan kepada APIP. Jadi itu poin-poinnya,” tambahnya.

Terkait pengembalian kerugian negara, lanjut Adnan, tidak dapat membatalkan maupun menghilangkan unsur pidana dari pejabat pemerintah daerah yang terindikasi melakukan korupsi. Sebab, walaupun pejabat pemerintah daerah mengembalikan kerugian negara, pihak kepolisian tetap harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.

“Kalau memang ada niat jahat, ada indikasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan akibatnya kerugian negara timbul, ya dia harus bertanggungjawab, dan tanggungjawab itu adalah pidana,” kata Adnan.

Bahkan, dalam undang-undang administrasi negara, lanjut Adnan, jelas dikatakan bahwa akibat dari kerugian negara yang timbul meskipun telah dikembalikan, tetap ada dimensi hukum pidananya. Dimana, hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang seharusnya memang bertanggungjawab.

“Sebenarnya itu senafas dengan pasal 4 Undang-undang Tipikor (Tindak Podana Korupsi) bahwa pengembalian kerugian negara tidak membatalkan atau menghilangkan unsur pidananya,” tambah Adnan.

Bisa Melawan UU

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Oce Madril mengatakan, pemerintah perlu mengadakan diskusi dengan berbagai unsur. Hal tersebut terkait dikeluarkannya perjanjian kerjasama antara pihak kepolisian serta tim dari Kementerian Dalam Negeri mengenai dihentikannya penyelidikan kasus korupsi pejabat daerah yang telah mengembalikan uang kerugian negara ke kas negara.

“Saya kira pemerintah perlu berdiskusi dengan berbagai unsur atau elemen untuk membahas masalah ini. Karena dikhawatirkan nota kesepahaman ini akan menabrak dan melawan undang-undang yang ada,” ujar Oce Madril.

Dalam pasal 4 UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut Oce walaupun tersangka dikatakan sudah mengembalikan sejumlah uang sesuai dengan kerugian negara, proses pidana harus tetap dilanjutkan. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebutkan pengembalian kerugian negara tidak lantas menghapuskan hukum pidana seseorang.

“Nota kesepakatan itu tidak mungkin diterapkan karena UU saja tidak berbicara demikian. Tentu nantinya penegak hukum tidak ingin di anggap melangkahi UU Tipikor,” kata ahli hukum tata negara ini.

Oce Madril menambahkan pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri yang juga ikut menandatangani perjanjian tersebut beserta pihak kepolisian perlu memahami betul isi perjanjian. Jangan sampai ada poin-poin dalam kesepakatan tersebut yang melanggar prinsip dalam UU. Kedua pihak ini boleh saja membuat kesepakatan mengenai cara mengatasi korupsi di daerah, namun diharapkan tidak menabrak UU.

Untuk diketahui secara lengkap pernyataan yang disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi.

Menurut ari dengan dikembalikannya uang kerugian negara dari tindak pidana korupsi, maka anggaran untuk proses penyidikan tidak akan terbuang. Apalagi, jika kerugian tersebut sekitar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

“Anggaran penanganan korupsi di Kepolisian itu Rp 208 juta, kalau yang dikorupsi Rp100 juta kan negara jadi tekor. Penyidikan (biayanya) segitu, belum nanti penuntutan ada (anggaran) lagi, nanti peradilan sampai masa pemidanaan ada lagi,” jelasnya.

Terlebih lagi, dengan banyaknya kasus dugaan korupsi pejabat daerah, kinerja Polri dalam menangani kasus korupsi dapat menghambat kinerja aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Menurut Ari Dono, mekanisme terbaik adalah ada jalinan kerja sama antara aparat penegak hukum (APH) dari Polri dengan APIP dari Kementerian Dalam Negeri.

Sehingga, penegakan hukum dan pengendalian aparat yang melakukan tindak pidana korupsi di daerah dapat berjalan. “Jadi, kalau, misalnya, uang penyidikan korupsi untuk Kepolisian ditambah, berarti penyidik akan kejar (kasus) korupsi terus, berarti harus dapat (kasus korupsi) terus. APIP-nya jadi tidak jalan, oleh karenanya nanti akan kami koordinasikan,” tuturnya.

Guna menangani kasus tindak pidana korupsi di daerah, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dari Polri dan Kejaksaan Agung RI. Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan di Jakarta, Rabu, dengan ditandatangani oleh Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Adi Toegarisman dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Ari Dono Sukmanto; dengan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Inti perjanjian kerja sama ini, saya sepakat, bahwa untuk memperkuat komitmen dalam menangani korupsi di daerah, masing-masing sudah punya protap dan khusus untuk Irjen Kemendagri, ini dapat memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” kata Mendagri.

Jaksa Agung : Walau Dikembalikan Tetap Ditindak

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan akan tetap melakukan penindakan hukum pidana terkait pengembangalian dana koruptor oleh koruptor itu sendiri. Prasetyo menjelaskan, sejak ditemukan ada penyimpangan administrasi, diberikan waktu 60 hari untuk memperbaiki.

“Tapi kalau aparat hukum menemukan penyimpangan yang cenderung korupsi dan sudah menimbulkan kerugian negara ya kita lakukan penindakan hukum represif,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3).

Sementara untuk pelanggaran administrasi, lanjut Prasetyo, maka akan djselesaikan secara administrasi. “Tapi kalau pidana, kriminal, korupsi kesengajaan, ada yang diuntungkan dan nyata ada yang dirugikan nah itu yang akan ditindak,” kata dia menegaskan.

Semua pelanggaran, kata Prasetyo akan ditindak sesuai porsinya masing-masing. Untuk pelanggaran administrasi akan ditindak secara administrasi,. Sementara untuk pelanggaran pidana akan dilakukan proses pidana. “Masuk ke balik jeruji besi,” kata dia. (ROL/BEN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here