Bedah Rumah di Kabupaten Dairi Tidak Benar Mangkrak

Posted by on May 27, 2019 | Leave a Comment

Sidikalang – KoranAntiKorupsi Andi Maruba Sinaga (27) warga Pasar Lama Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi menyampaikan surat pernyataan sebagai bentuk klarifikasi terhadap pemberitaan beberapa media, tentang kelangsungan pembangunan rumahnya yang bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Surat pernyataan tersebut disampaikannya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Distarukim) Kabupaten Dairi, tertanggal 20 Mei 2019. Dalam surat pernyataan yang dibubuhi materai secukupnya, Andi mengaku tidak pernah menyebutkan dan menyatakan pembangunan bedah rumah miliknya mangkrak.

“Kejadian tersebut hanya kekurangan saya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan ketua kelompok dan pihak Fasilitator Bantuan Rumah Swadaya,” tulisnya.

Kadistarukim Kabupaten Dairi Ir Jisler Lumban Batu melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Maringan Bancin, Rabu (22/5) menyebutkan, pemberitaan tersebut sangat merugikan pihaknya secara khusus dan Kabupaten Dairi secara umum.

Menurutnya, pemberitaan sepihak nantinya akan dianggap gagal melaksanakan program BSPS dan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) secara keseluruhan di Dairi, sehingga Pemerintah Pusat memberikan sanksi dan mengurangi jumlah kuota.

Diakui Maringan, dari tahun ke tahun jumlah penerima BSPS dan BRS di Dairi mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 520 unit, 2017 sebanyak 1279, tahun 2018 sebanyak 1340 dan 2019 sebanyak 995 unit. Sedangkan tahun 2020 mendatang, diharapkan dan sudah dilakukan berbagai upaya supaya mencapai 1500-an unit.

“Sepanjang pelaksanaan program ini, tidak ada yang mangkrak, sehingga kita masih diberikan kepercayaan oleh pusat untuk pembenahan perumahan tidak layak huni di Dairi. Saat ini, ada 4 jenis sumber dana dalam penuntasan rumah tidak layak huni. APBN regular, APBN KSPN Danau Toba, DAK APBN dan DAU APBD,” urainya.

Maringan juga berharap, kepada seluruh masyarakat penerima manfaat supaya melaksanakan rehabilitasi rumahnya dengan baik dan benar serta cepat, sehingga tidak ada program yang tidak tuntas setiap tahunnya.

“Kita juga sudah sampaikan kepada warga penerima manfaat, supaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok dan fasilitator. Persyaratan penerima BRS, bersedia berswadaya dan membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung renteng. Jadi, seluruh anggota kelompok bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan BRS,” imbuhnya.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here