Biaya Politik Mahal, Faktor Kepala Daerah Korupsi

Posted by on Apr 02, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Memasuki akhir bulan Maret 2018, sejumlah calon kepala daerah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo berpendapat kalau hal tersebut merupakan hasil dari desentralisasi politik, di mana kekuasaan digeser ke berbagai macam pusat pemerintahan baru di daerah.

Di sisi lain, mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah tidak terbangun secara baik, sistem good governance juga belum kuat. Selain itu kapasitas kelembagaan di pemerintahan daerah dianggap masih lemah dan masyarakat setempat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan kontrol sosial.

“Ini kan merupakan buah dari desentralisasi politik yang dilakukan, di mana kekuasaan itu digeser ke berbagai macam pusat pemerintahan di daerah. Pada saat yang sama, mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah tidak terbangun secara baik,” ujar Adnan di Jakarta, Rabu (28/3).

Adnan menambahkan kalau kebutuhan akan biaya politik menjadi salah satu faktor para pejabat di daerah melangkahi proses dan mencari jalan pintas, sehingga akhirnya melakukan korupsi.

Padahal, saat ini negara sudah ambil bagian untuk mengurangi biaya politik tersebut. Seperti biaya kampanye yang sudah ditanggung oleh negara, dan untuk saksi sudah disediakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut kajian ICW sekarang ini, biaya politik terbesar digunakan untuk mahar politik dan money politics, yang mana keduanya ilegal.

Menurutnya agar demokrasi di Indonesia itu sehat, perlu dilakukan penegakan hukum terhadap korupsi di pemilu. Jika partai membebani kandidat dengan biaya yang sangat besar, maka hal tersebut harus diproses sebagai sebuah tindak pidana.

Kegiatan money politics saat pemilu harus diproses secara hukum, sehingga masyarakat menjadi sadar kalau tindakan itu ilegal. Adnan meyakini jika semua hal tersebut dilakukan, maka biaya politik akan berkurang drastis.

“Jadi sebenernya yang harus diperbaiki itu partai politik. Supaya calon-calon yang mereka usulkan bukan calon-calon yang memang punya niat untuk maling. Nah kalau partainya dikuasai oleh penjahat, tentu saja yang akan dijadikan calon pejabat publik juga adalah orang-orang yang berlatar belakang sama,” tutur Adnan.(BSC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here