Boediono dan Sri Mulyani Ikut Tanggung Jawab Masalah Century

Posted by on Oct 07, 2013 | 1 Comment

sri-mulyaniJakarta – Kpkpos  Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo menyebutnyebut Wakil Presiden Boediono dan Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut bertanggung jawab atas pemberian dana talangan sekaligus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Jadi forum KPK itu diputuskan oleh yang mempunyai kewenangan. Dan kewenangan itu dimiliki oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Gubernur Bank Indonesia (Boediono). Saudarasaudara sudah tahu kan,” papar Agus usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di kantor KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Agus menceritakan dirinya hadir dalam dua rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tertanggal 20 dan 21 November 2008. Kehadiran Agus di forum itu, sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Berdasarkan dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditandatangani 26 September 2009, KSSK menggelar rapat pada 21 November 2008 dinihari. Sehari sebelum rapat tersebut, dilakukan rapat konsultasi. Dalam rapat hadir sejumlah pejabat dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Mandiri, Ketua UKP3R dan juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sejumlah pihak yang hadir dalam rapat menyatakan bahwa Bank Century tidak layak disebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun kemudian, Bank Century tetap dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sehingga, bank milik Robert Tantular tersebut diberikan dana talangan. Disisi lain, Gubernur BI Agus mengklaim dirinya tidak ikut mengambil keputusan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sebab, dirinya datang hanya sebagai pembicara, bukan peserta rapat.

“Jadi pada saat saya memberikan keterangan, saya itu adalah sebagai narsum dan saya selaku Dirut Bank Mandiri yang diundang untuk hadir dalam pertemuan KSSK karena ini adalah pembahasan terkait dengan Bank Century,” ujarnya.

Sayangnya, Gubernur Bank Indonesia itu tak merinci apa yang dibicarakan dalam acara tersebut. Agus mengklaim, saat itu indikator- indikator kondisi ekonomi Indoenesia sedang kritis. Sehingga pemerintah mengeluarkan tiga peraturan perundangundangan.

“Saya sampaikan tahun 2008 November itu, kondisi Indonesia dalam keadaan krisis. Dan kita sama-sama tahu yang namanya nilai tukar dari Rp 9000 naik sampai ke Rp 12000. Dan saat itu pasar modal anjlok dan lain-lain,” jelasnya.

Agus menduga indikator-indikator seperti yang dijelaskan di atas itulah yang menjadi alasan pemerintah melalui KSSK mengambil kebijakan bailout kepada Bank Century. Pihak yang mengambil keputusan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yakni forum KSSK. Dimana kewenangan tertinggi berada di pucuk Menteri Keuangan yang saat itu dijabat oleh Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat Boediono.

“Forum KSSK itu diputuskan oleh yang mempunyai kewenangan dan kewenangan itu dimiliki oleh Menteri Keuangan dan gubernur Bank Indonesia,” kata Agus sambil engganberspekulasi apakah Boediono dan Sri wajib mempertanggungjawabkan keputusan tersebut dihadapan hukum. Ditanya soal dana bailout Bank Century Rp 2,2 Triliun, Gubernur Bank Indonesia mengaku tidak tahu. “Saya tidak bisa jelaskan, nanti saya minta deputi saya untuk jelaskan karena saya enggak tahu statusnya itu,” jawab Agus Sebelumnya, pihak Robert mempertanyakan dana bail out senilai Rp 2,2 triliun yang didiamkan di BI dalam bentuk penempatan di BI dan Surat Utang Negara (SUN). Pengacara Robert, Andi Simangunsong, mengatakan, seandainya penyelamatan Bank Century memang membutuhkan dana Rp 6,7 triliun, mengapa sebagian besarnya harus ditempatkan di BI. (ENDY)

1 comment

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here