Bom dan Senpi Masih Jadi Ancaman Pilkada Aceh

Posted by on Jan 16, 2017 | Leave a Comment

GUBENUR Aceh, Soedarmo bersama Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi dan Ketua Panwaslih, Samsul Bahri foto bersama calon gubernur/wakil gubenur Aceh pada acara Silaturahmi Pelaksanaan Pilkada Aceh Damai di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa.

GUBENUR Aceh, Soedarmo bersama Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi dan Ketua Panwaslih, Samsul Bahri foto bersama calon gubernur/wakil gubenur Aceh pada
acara Silaturahmi Pelaksanaan Pilkada Aceh Damai di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa.

Banda Aceh- Kpkpos Bahan peledak (bom) dan senjata api (senpi) ditengarai masih jadi ancaman dalam pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh. Namun, pihak TNI dan Polri telah melakukan kajian dan analisis, guna mengantisipasi berbagai ancaman dan gangguan yang akan terjadi dalam pilkada nanti.

Potensi ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 di Aceh disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Aceh, Brigjen TNI Ruruh A Setyawibawa pada acara silaturahmi dan coffee morning, antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dengan enam pasangan calon gubernur Aceh, Selasapagi. Acara yang dilaksanakan KIP Aceh ini berlangsung di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh.

Hadir Plt Gubernur Aceh Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Kajati Aceh Raja Nafrizal, Perwakilan dari Polda Aceh, Kabinda Aceh Brigjen TNI Ruruh, serta Ketua Pengadilan Tinggi Aceh.

Sementara dari pasangan calon gubernur, hadir Tarmizi A Karim dan Machsamina Ali (paslon nomor urut 1), Zakaria Saman dan T Alaidinsyah (paslon nomor urut 2), Sayed Mustafa Usab (cawagub paslon nomor urut 3), Zaini Abdullah (cagub paslon nomor urut 4), serta Nova Iriansyah (cawagub paslon nomor urut 6). Sedangkan paslon nomor urut 5, Muzakir Manaf-T A Khalid, diwakili oleh tim suksesnya Nurzahri.

Informasi diperoleh, tiga cagub yang tidak hadir dalam acara tersebut, yaitu Abdullah Puteh, Irwandi Yusuf, dan Muzakir Manaf, sedang berada di luar Aceh untuk menghadiri kegiatan partai politik pendukung di Jakarta.

Dalam pemaparannya, Kepala BIN Aceh Brigjen TNI Ruruh A Setyawibawa mengatakan, informasi masih adanya potensi ancaman bahan peledak dan senpi disampaikan pihaknya agar pasangan calon dan penyelenggara pilkada di Aceh, bisa memahami serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi nantinya.

“Mari bersama-sama kita mengantisipasi dengan cara menciptakan situasi yang kondusif. Segera menuntaskan jika ada gesekan yang terjadi antar pendukung paslon dalam waktu 1 x 24 jam, jangan menunggu besok atau lusa,” ujar Ruruh.

Kabinda Aceh juga mengatakan, berdasarkan analisis dan kajian Bawaslu RI, dari 6 provinsi yang melaksanakan pilkada serentak pada, 15 Februari 2017, Aceh masuk daerah rawan kedua setelah Papua Barat. Ia merincikan, dari 9.581 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Aceh, sebanyak 851 TPS masuk dalam kategori TPS rawan.

“Ini perlu menjadi perhatian paslon dan aparat keamanan untuk sama-sama menjaganya, agar tidak terjadi kerusuhan dalam pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo mengingatkan penyelenggara pilkada (KIP dan Panwaslih) untuk menjaga independensi. Gubernur juga kembali mengingatkan jajaran pegawai negeri sipil di Aceh untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye dan pemenangan pasangan calon.

Pascapencoblosan

Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan, ancaman gangguan yang paling besar dalam tahapan pilkada adalah pascapencoblosan. Antara lain pada saat penghitungan suara dan rekap suara di kecamatan dan Kantor KIP kabupaten/kota.

Pihak TNI, kata Tatang, akan melakukan kajian dan analisis terhadap potensi ancaman dan gangguan dalam Pilkada nanti. Dalam kaitan ini, Kodam IM telah menjadwalkan pertemuan dengan Danrem, Dandim, dan Komandan Bataliyon di seluruh Aceh, untuk menyusun strategis penanganan ancaman dan gangguan yang akan terjadi dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, termasuk pascapencoblosan. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung di Aceh Tengah, tanggal 12-13 Januari 2017.

“Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi antaraparat keamanan dalam bertindak mengatasi gangguan keamanan yang akan terjadi. Bentuk dan pola penanganan akan dibuat dalam pertemuan nanti, sehingga penanganannya bisa lebih cepat,” kata Tatang Sulaiman.

Pangdam juga menyampaikan terima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang sudah bergerak cepat dalam mengatasi dan menangani berbagai gangguan yang terjadi selama ini, akibat gesekan antarpendukung paslon gubernur maupun cabup dan cawalkot. “Pilkada ini adalah perang program, bukan perang senjata. Untuk itu jangan lakukan intimidasi dan tekanan kepada pemilih,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Polda Aceh mengatakan, sebanyak 1.900 personel Brimob dari 6 Polda di luar Aceh dikerahkan untuk membantu pengamanan Pilkada 2017 di Aceh. Dari jumlah itu, sebanyak 646 personel sudah berada di Aceh, dan saat ini ditempatkan di Pidie Jaya dalam rangka membantu penanganan masa tanggap darurat dan rehab rekon pascagempa 7 Desember 2016 lalu. “Sisanya sekitar 1.200 personil lagi, akan masuk pada 19 Januari 2017,” ujarnya.

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan, tahapan pilkada yang telah dijalankan sudah sesuai aturan dan jadwal. Terkait acara silaturahmi antara Forkopimda dengan paslon gubernur Aceh ini dilaksanakan untuk mendapat masukan dari paslon dan timses guna dipecahkan bersama dalam pertemuan dengan anggota Forkopimda ini.

“Kita harapkan kondisi Aceh bisa kondusif hingga selesainya proses penghitungan suara dan pelantikan paslon gubernur, bupati, dan cawalkot yang terpilih,” ujar Ridwan Hadi.(YAN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here