BPN Deliserdang Rekayasa Hasil Pengukuran Tanah

Posted by on Aug 21, 2017 | Leave a Comment

Gang Soripada yang diklaim Amin Wijaya sebagai miliknya.

Gang Soripada yang diklaim Amin Wijaya sebagai miliknya.

Medan – Kpkpos Warga Gang Soripada, Desa Helvetia,Kecamatan Sunggal keberatan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.987 seluas 8.075 m2 atas nama Amin Wijaya. Alasan penolakan karena Amin Wijaya mengklaim batas jalan yang telah dihibahkan kepada warga juga termasuk tanahnya.

Hingga pada Senin lalu warga melakukan aksi protes ketika juru ukur BPN Deliserdang berusaha melakukan pemasangan tonggak pembatas tanah.

“Kami tidak terima jika jalan ini ditutup karena jalan ini sudah dihibahkan pemilik tanah sebelumnya untuk kepentingan umum”, protes salah seorang warga bermarga Sitorus, Kamis (17/8).

Tanah ini sudah berulangkali diukur oleh BPN tapi hasil pengukurannya selalu berbeda-beda. Selalu diukur tapi tidak pernah ada penyelesaian. Yang kami inginkan penyelesaian sengketa bukan pengukuran”, kata Sitorus.

Keberatan ini telah berulangkali disampaikan warga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deliserdang karena dinilai tidak akurat dalam hal melakukan pengukuran tanah.Sengketa batas tanah yang terjadi antara warga dan Amin Wijaya sudah berlangsung sejak tahun 2004 lalu.

Setelah membeli tanah tersebut Amin Wijaya berniat untuk menutup jalan Gang Soripada yang mengklaim bahwa jalan tersebut termasuk tanah yang dibelinya. Warga jelas keberatan dan mengajukan protes. Bahkan bentrokan tak dapat dihindari ketika Amin Wijaya mencoba membangun tembok untuk menutup jalan tersebut.

Padal menurut warga Gang Soripada yang dihuni 40 KK ini, pemilik tanah sebelumnya (almarhum marga Nadeak) telah menghibahkan tanah dengan lebar 4 meter itu untuk jalan umum.

Warga telah berulangkali mengadukan permasalahan ini ke BPN dan Polrestabes Medan namun keluhan mereka tidak pernah didengarkan. Mendapat laporan dari warga akhirnya DPD ICW Kabupaten Deliserdang mempertanyakan masalah tersebut ke BPN Deliserdang.

Ketua DPD ICW Kabupaten Deliserdang, Novita Sitorus didampingi Wakil Ketua, Timbul Manurung,SE, Sekjen Parmonangan Sitorus dan Ketua Tim Monitoring Raya Simamora berupaya menengahi sengketa antara warga dan Amin Wijaya hingga pada tanggal 25 Juli 2017, Kepala BPN, Drs.Hiskia Simarmata,M.Si, mengeluarkan surat undangan No.1134/3-12-07/VII/2017, Perihal Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Hak Milik No.987 atas nama Amin Wijaya  di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal.

Dan pada tanggal 26 Juli 2017, BPN pun melakukan pengukuran objek tanah SHM No.987 seluas 8.075 m2 yang dihadiri  oleh Kepala Desa Helvetia Sugiarno, Ketua BPD Desa Suwandi, dan mewakili warga Parmonangan Sitorus, Simanjuntak, Lukman Panggabean dan ibu Mazilah.  Namun pengukuran tanah itu tidak menghasilkan apapun bahkan BPN dinilai tidak akurat dalam melakukan pengukuran dan terindikasi merekayasa ukuran tanah.

Merasa tak puas dengan kinerja BPN Kabupaten Deliserdang akhirnya warga didampingi DPD ICW Deliserdang melaporkan permasalahan ini ke Polrestabes Medan.  Dan pada tanggal 7 Agustus 2017 lalu Polrestabes melalui Kabag Ops.Polrestabes Medan AKBP Doni,S,Sembiring,SH,S.I.K,M.Si mengirimkan surat undangan No.B/6636/VII/2017 perihal undangan rapat koordinasi. Rapat yang berlangsung di Polresta Medan tersebut dihadiri Kasat Intelkam polresta Medan, Kasat Reskrim, Kasat Sabhara, Kasi Propam Polresta Medan, Danramil Sunggal, Kepala BPN Deliserdang, Kapolsek Sunggal, Camat Sunggal Deliserdang, Kepala Desa Helvetia, Kepala Dusun IV Desa Helvetia, Pemohon atas nama T.Amin Wijaya dan termohon warga yang keberatan.

Saat pengukuran berlangsung pada Senin lalu warga mendesak BPN untuk mengumumkan hasil pengukuran tersebut, namun lagi-lagi warga kecewa dengan jawaban yang tidak memuaskan dari bagian pengukuran BPN Deliserdang Sarifuddin.

Sarifuddin menyebutkan bahwa saat ini BPN belum bisa menyebutkan hasil silang sengketa tanah.  Kami bekerja menurut SOP, setelah dilakukan pengukuran kemudian dibuat BAP nya. Setelah BAP nya keluar nanti akan saya kordinasikan dengan Kepala Desa hasil dari pengukuran tersebut, kata Sarifuddin kepada warga.

Sementara menurut Kabag Ops.Polrestabes Medan,AKBP Doni Sembiring dalam hal ini pihaknya hanya melakukan pengamanan pelaksanaan pengukuran objek tanah. Untuk mengetahui hasil pengukuran warga diminta untuk bersabar sampai BPN mengeluarkan hasil yang sah. Selanjutnya warga diminta untuk berkordinasi dengan Kepala Desa Helvetia, ujarnya.

Terpisah, Kamis (17/8), Parmonangan Sitorus merasa keberatan dengan penerbitan SHM atas nama T.Amin Wijaya yang diterbitkan oleh BPN Deliserdang karena batas tanah tidak sesuai dengan hasil pengukuran dilapangan.

Sekjen ICW Deliserdang ini juga meminta kepada aparat penegak hukum agar  penyelesaian sengketa batas jalan Gang Soripada segera diselesaikan dan juga meminta kepada Amin Wijaya untuk mengembalikan tanah yang sudah dihibahkan untuk jalan dikembalikan kepada warga. Jangan karena memiliki kekuasaan, Amin Wijaya jadi mengabaikan kepentingan umum, cetusnya.(FeR)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here