Brigjend Aris Layak Dipecat dari KPK

Posted by on Sep 11, 2017 | Leave a Comment

LSM yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dengan teatrikal berunjuk rasa di gedung merah putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta, Kamis. Hadir Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Saut Situmorang dan Laode Syarif.

LSM yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dengan teatrikal berunjuk rasa di gedung merah putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta, Kamis. Hadir Ketua KPK Agus Rahardjo,
Wakil Ketua Saut Situmorang dan Laode Syarif.

Jakarta – Kpkpos Koaliasi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mensinyalir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau dijadikan kuda troya, dengan pembangkangan yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman yang tetap ngotot mendatangi Panitia Khusus Hak Angket KPK yang digelar oleh DPR.

Kehadiran Aris dinilai Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi telah melakukan pembangkangan terhadap pimpinan KPK. Padahal, secara tegas pimpinan KPK menolak untuk hadir dalam Pansus Hak Angket itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), PP Muhammadiyah, LBH Jakarta, ICW, TRUTH, Banten Bersih, Perludem, Kopel, ILRC, GAK Lintas Universitas, Koalisi Perempuan, dan Madrasah Antikorupsi sepakat ada dua pelanggaran yang dilakukan jenderal polisi berpangkat bintang satu itu.

Diantaranya Aris dituduh telah melanggar Peraturan KPK No.7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku.

Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menegaskan, Aris layak untuk dipecat dari KPK, karena telah melakukan pembusukan dari dalam lembaga anti rasuah sendiri.

Soar mengemukakan, Hak Angket Pansus KPK dilakukan DPR karena selama ini penyidik anti rasuah itu ingin mengungkap mega skandal korupsi yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp2,3 triliun dari proyek E-KTP yang menelan biaya sebesar Rp5,9 triliun.

Akibat mega skandal yang ingin dibongkar itu membuat sejumlah anggota DPR RI meradang. Bahkan, selain Miryam Haryani dari Fraksi Partai Hanura, Ketua DPR RI, yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Novanto, Koleganya di partai berlambang pohon beringin itu terjerat “lumpur” Korupsi, Markus Nari.

Bahkan, Johanes Marliem yang juga saksi kunci korupsi E-KTP ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tembak di kepala di rumah kontrakannya di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Agustus lalu.

Eks Dua Pejabat Kementerian Dalam Negeri, yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) divonis tujuh tahun dan lima tahun penjara, Irman dan Sugiharto. Sementara, pengusaha Andi Narogong atau Andi Agustinus saat ini masih menjalani  proses persidangan.

Saor mengatakan, Aris secara organisasi modern telah melanggar, dan tidak layak selevel jenderal bintang satu di kepolisian tidak memahami aturan organisasi.

“Saya melihat Aris harus dipecat, dan tidak layak dia berada di KPK. Aris adalah musuh dalam selimut di KPK, dan ingin mengembosi KPK,” tegas Saor, di gedung merah-putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis.

Saor bersama dengan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta kepada KPK memecat Aris dan mengembalikan ke institusi kepolisian.

Selain itu, kepolisian memberikan sanksi kepada Aris yang tidak mengikuti aturan dalam penugasan di KPK.

Tuntutan ketiga, mengevaluasi kembali penyidik Polri di KPK, dan KPK segera melakukan perekrutan sendiri.

Tuntutan keempat meminta kepada DPR menghentikan pansus angket KPK yang penuh dengan kebohongan dan melemahkan KPK.

Kelima, meminta kepada Presiden mengevaluasi kepolisian yang diduga mendukung pansus untuk melemahkan KPK.

Kontroversi

Diberitakan, bukan kali ini saja nama Aris Budiman menuai masalah. Sejak Aris Budiman dilantik untuk menduduki jabatan Direktur Penyidikan pada pertengahan September tahun lalu, sudah menimbulkan kontroversi.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak awal tidak menyambut baik langkah KPK untuk mengisi posisi Direktur Penyidikan. Ditambah lagi, latar belakang Aris Budiman yang berasal dari unsur kepolisian. Ada kekhawatiran dan kecurigaan nanti KPK lebih susah menyelidiki kasus yang berhubungan dengan kepolisian.

“Kita meminta kepada KPK memecat Aris Budiman dan mengembalikannya ke institusi kepolisian,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi Donal Fariz, Rabu.

Tidak hanya itu, mereka juga mendesak lembaga Kepolisian untuk memberikan sanksi kepada Aris. Akibat perbuatan Aris itu juga, mereka meminta agar dilakukan evaluasi kembali penyidik Polri di KPK. “KPK segera lakukan perekrutan penyidik sendiri,” kata Donal.

Menurut Koalisi ini, Aris adalah salah satu kuda troya yang kembali bekerja di KPK. Hal tersebut terlihat jelas dengan hadirnya Aris pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Hak angket terhadap KPK.

“Aris Budiman melakukan pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya untuk hadir dalam pansus karena sikap pimpinan KPK jelas tidak mengakui pansus yang dibentuk oleh DPR,” kata Donal.

Menurut perwakilan Koalisi yang lainnya Algiffari Aqsa, Peraturan KPK RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, maka jabatan Direktur Penyidikan berada di bawah Deputi Penindakan. Artinya ada dua level pimpinan yang dilampaui oleh Aris Budiman untuk berbicara membawa nama KPK di depan DPR.

“Dalam Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Direktur Penyidikan tidak terdapat tugas atau fungsi Direktur Penyidikan untuk melakukan koordinasi atau menghadiri forum politik seperti pansus di DPR,” katanya.

Menurut dia, setidaknya terdapat tiga pelanggaran yang dilakukan oleh Aris Budiman berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Pertama, adalah terkait integritas yang tercantum dalam angka 2 Bab Integritas.

Dalam Pasal tersebut dinyatakan setiap Insan Komisi harus memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas.

“Aris Budiman datang ke DPR melakukan klarifikasi terhadap kasus yang dituduhkan kepadanya merupakan tindakan mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri. Selain itu keterangannya yang mendiskreditkan KPK memperlihatkan ketidakloyalannya terhadap KPK,” kata Algiffari.

Pelanggaran Kedua adalah terkait larangan yang tercantum dalam angka 22 Bab Integritas, yaitu melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik komisi, antara lain mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra komisi, kecuali dalam pelaksanaan tugas dan atas perintah atasan.

“Ketiga adalah terkait profesionalisme dalam angka 1 Bab Profesionalisme yang mengharuskan setiap Insan Komisi patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan Standar Operasi Baku. Aris Budiman tidak patuh terhadap perintah pimpinan yang melarangnya menghadiri pansus. Menghadiri suatu acara juga seharusnya sepengetahuan dan seizin pimpinan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Koalisi lainnya, Muhamad Isnur mengatakan selain memberikan klarifikasi terhadap dugaan pertemuannya dengan beberapa anggota DPR terkait kasus E-KTP, keterangan Aris Budiman juga mendiskreditkan Novel Baswedan dan juga Wadah Pegawai KPK.

Wadah Pegawai dituduh pernah mengancam Aris Budiman.  Padahal yang dilakukan oleh Wadah Pegawai adalah protes yang merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi atau lembaga.

“Novel Baswedan sebagai Ketua Wadah Pegawai memang pernah mengirim email yang keras menolak ditambahnya penyidik dari unsur kepolisian karena meragukan integritas penyidik dari kepolisian. Namun hal tersebut seharusnya menjadi urusan internal KPK, bukan pansus, terlebih fokus Novel dan Wadah Pegawai sangat beralasan,” kata Isnur.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain mendatangi pansus secara ilegal dan adanya dugaan pertemuan dengan anggota dewan membahas kasus E-KTP, Aris Budiman diduga juga pernah menghalangi penetapan tersangka kasus korupsi.

“Aris Budiman diduga menghalangi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dengan menyatakan keberatan terhadap hasil gelar perkara yang sudah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Jadi tidak sekali ini saja ia bertindak bertentangan dengan kerja pemberantasan korupsi. Sehingga wajar ia mendapatkan protes ataupun kecaman,” kata Isnur. (IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here