Bupati Cirebon Kdh Ke-100 Diciduk KPK

Posted by on Oct 29, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis, 24 Oktober 2018, dalam dugaan suap jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam operasi tangkap tangan (OTT) merupakan penangkapan kepala daerah ke-100 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ironinya Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi sudah lebih dulu masuk penjara karena kasus korupsi. Tasiya ditangkap pada April 2018 lalu dalam kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009-2012.

Sunjaya sang Bupati diduga menerima suap terkait jual beli jabatan senilai Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Uang diberikan agar Sunjaya melantik Gatot dalam jabatan tersebut.

Sedangkan dugaan penerimaan gratifikasi, Sunjaya diduga menerima uang total senilai Rp 6,4 miliar. Uang tersebut disimpan dalam rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Sunjaya.

Adapun Sunjaya, yang terpilih kembali sebagai Bupati untuk periode lima tahun, belum dilantik.

Jadi saat ini tinggal Sekda Rachmat Sutrisno yang memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Kondisi tersebut, menurut Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Iwan Hardiawan, tidak akan mempengaruhi roda pemerintahan. “Pelayanan masyarakat tetap berlangsung normal, seperti biasa,” ujarnya.

Selain Bupati, KPK juga menangkap Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Kavling K-4. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama.

“Ditahan di Rutan K-4,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Dalam mengidentifikasi, KPK menduga adanya penetapan tarif bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam mengisi jabatan tertentu yang diterapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Tarif jabatan mulai dari Rp50 juta untuk posisi camat, Rp100 juta untuk posisi eselon 3, hingga Rp200 juta untuk posisi eselon 2.

“KPK mengidentifikasi dugaan adanya tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jumat (26/10).

Febri mengatakan tarif yang berlaku itu relatif, tergantung tingkatan dan strategis atau tidaknya jabatan di Pemkab Cirebon. Menurut Febri, pihaknya menduga penerimaan uang oleh Sunjaya terjadi usai anak buahnya menempati jabatan baru.

“Kami juga menduga, penerimaan hampir selalu terjadi setelah seseorang menduduki jabatan,” ujarnya.

KPK Ungkap Tarif Jabatan Terkait Suap Bupati CirebonBupati Cirebon, Sunjaya, terjerat operasi tangkap tangan KPK. Kini dia menjadi tersangka dugaan tipikor jual beli jabatan di lingkungan kabupaten Cirebon, Jawa Barat. (Detikcom/Tri Ispranoto)

KPK menetapkan Sunjaya sebagai tersangka suap bersama Sekretaris Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Sunjaya dan Gatot diduga terlibat perkara jual beli jabatan di Pemkab Cirebon.

KPK memperoleh sejumlah bukti dalam kasus ini berupa uang tunai dengan total Rp385,9 juta. Dari jumlah itu, Rp100 juta di antaranya diduga berasal dari Gatot sebagai hadiah atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Bidang PUPR Kabupaten Cirebon.

Barang bukti lainnya adalah bukti setoran senilai Rp6,4 miliar, yang diduga mengalir ke rekening milik Sunjaya. Uang yang ditampung di rekening atas nama orang lain itu terkait sejumlah proyek yang berlangsung di Kabupaten Cirebon.

Sementara Bupati Cirebon Sunjaya yang selesai diperiksa KPK sekitar pukul 00.15 WIB ini membantah menerima suap terkait jual beli jabatan. Dia juga membantah menerima gratifikasi sebesar Rp 6,4 miliar.

“Sampai sekarang saya tidak pernah menerima (uang suap) itu. Enggak ada (gratifikasi) itu, enggak ada,” kata Bupati Cirebon itu sambil masuk ke dalam mobil tahanan.(INT/BEN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here