Cagub Malut Tidak Penuhi Panggilan KPK

Posted by on Jul 02, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Mantan Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 Ahmad Hidayat Mus yang juga Cagub Malut dan adiknya Zainal Mus tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula.

Sedianya, KPK pada Senin memanggil Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Ada dua tersangka yang tidak hadir yaitu Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus dalam kasus di Sula tadi saya dapat informasi mereka mengirimkan surat pada KPK tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Untuk diketahui, Ahmad Hidayat Mus merupakan calon Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rivai Umar. Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lebih lanjut, Febri menyatakan lembaganya akan mempelajari terlebih dahulu soal surat yang disampaikan tersebut.

“Tentu saja surat itu nanti akan kami pelajari lebih lanjut dan sesuai dengan kebutuhan penyidikan pemanggilan tersangka tentu akan dilakukan kembali. Kapan waktunya, nanti akan kami sesuaikan dengan kebutuhan penyidikan,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 16 Maret 2018 telah mengumumkan Ahmad Hidayat Mus bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka.

Tersangka Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 bersama-sama dengan Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 diduga telah menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terkait pengadaan pembebasan lahan di Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here