Copot Menteri Hukum Dan Ham

Posted by on Jul 30, 2018 | Leave a Comment

Penjara Bak Apartmen

Jakarta – KoranAntiKorupsi Penjara atau lapas yang selama ini sebagai tempat momok yang menakutkan ternyata tidak benar, terbukti Lembaga Pemsayarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung sebuah lapas mewah yang dilengkapi berbagai fasilitas gedung mewah alias apartmen tidak itu saja mereka yang punya uang banyak dapat seenaknya keluar masuk seperti rumah sendiri.

Terungkapnya kasus lapas bak apartemen ini tentu saja dapat mencoreng wajah presiden Jokowi sehingga beberapa elemen menyatakan agar Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasona Hamonangan Laoly dicopot dari jabatannya.

Seperti lembaga swadaya masyarakat Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasona Hamonangan Laoly telah lalai menjalankan tugasnya dalam mengawasi pengelolaan Lapas Khusus Koruptor Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mereka menyarankan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Yasona dari jabatannya.

“Makanya Presiden copot Yasona, ini kebobolan yang kesekian kali soal lapas,” kata peneliti ICW Emerson Yuntho, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Menurut Emerson, Jokowi terlihat enggan bertindak tegas kepada Yasona supaya fokus menjalankan tugasnya, ketimbang mengurusi hal diluar tanggung jawabnya sebagai menteri.

“Mengatasi persoalan penjara yang sistemik ini berat lho, jadi enggak bisa disambi dengan dia Menteri dan caleg,” kata Emerson.

Hal yang sama juga disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad yang menyebutkan Menteri hukum dan HAM sebaiknya mundur atau dicopot tegasnya.

Jual beli sel mewah baginya adalah karena lemahnya pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM, selaku pihak yang bertanggung jawab. Dengan adanya kasus ini menurut dia, harus diusut  sampai tuntas dan adili pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Harus diperiksa semua, termasuk Menkumham-nya,” kata Suparji.

Terpisah, Pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara (Untar) Hery Firman Syiah berpendapat, kasus ini adalah akibat dari lemahnya pengawasan, baik internal maupun eksternal oleh Kemenkumham.

“Tidak boleh terulang. Praktik bisnis dalam lapas ini bentuk kegagalan dalam sistem peradilan pidana kita,” kata Hery.

Dia menyatakan, perlu adanya tindakan tegas seperti mutasi dan pemecatan sampai pada tindakan proses hukum pidana bagi oknum aparat yang terlibat.

Dia sepakat, Menkumham Yasonna Laoly harus bertanggungjawab. “Harus tanggungjawab. Pertanggung jawaban tidak hanya sebatas melakukan sidak dan reaksi sesaat setelah terjadinya peristiwa semacam ini. Presiden harus beri nilai merah untuk Menkumham,” tegasnya.

Kasus tersebut terkuak saat tertangkapnya Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen, dimana didapati telah terjadi jual beli sel sebagai “kamar hotel”. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, tarif sel mewah berkisar Rp 200 hingga Rp 500 juta.

Harga sel mewah di Lapas Sukamiskin tersebut belum termasuk penambahan fasilitas seperti pendingin udara, pemanas air, lemari es, oven, rak buku, dan lain sebagainya.

“Sejauh ini informasi yang kami peroleh, tarif berkisar Rp 200-500 juta. Jadi, jika sudah menempati ruangan lalu mau nambah apa lagi, ada (biaya) tambahan lagi,” ujar Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7).

Saut meyakini, sel dengan fasilitas kamar hotel di Lapas Sukamiskin tidak hanya berjumlah satu. Namun, pihaknya baru mendapati sel mewah yang dihuni Fahmi Darmawansyah, narapidana pemberi suap pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Selain memberi pelayanan tambahan di sel narapidana, Saut mengatakan, ada perlakuan diskriminasi yang didapatkan antara narapidana korupsi dengan narapidana umum.

Menurut Saut, narapidana bisa keluar masuk Lapas Sukamiskin jika memberi uang pelicin.

Sementara itu Kamar mewah, sering diistilahkan saung mewah, di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung tidak tanggung-tanggung sebanyak 32 buah jumlahnya.

Dodot Adi Koeswanto, Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, mengatakan berdasarkan temuan, saung tersebut dibangun sendiri oleh napi penghuni sel Lapas Sukamiskin.

“Yang membuat saung ini adalah warga binaan sendiri atas dana mereka sendiri. Besok akan dibangun saung yang dibikin negara, menjadi fasilitas umum yang ada di dalam lapas,” katanya di Bandung Rabu dini hari (25/7).

Kini, saung mewah itu telah dibongkar total, armada truk dikerahkan untuk memboyong bongkaran saung. Hingga Selasa malam (24/7/2018), truk tersebut berpuluh-puluh kali bolak-balik mengangkut  bongkaran.

“Hal yang dilakukan adalah pembongkaran terhadap saung-saung yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini dilakukan agar apa yang menjadi anggapan publik bahwa ada keistimewaan di dalam lapas ini hilang,” lanjut Dodot.

Puluhan petugas gabungan dari lapas dan rutan di Jawa Barat membongkar saung-saung mewah yang ada di Sukamiskin sejak pukul 17.00 WIB.

Pembongkaran berlangsung hingga tengah malam. Bahkan, mobil pikap telah puluhan kali keluar masuk lapas membawa puing-puing saung yang telah dibongkar.

Dodot menuturkan saung tersebut biasa untuk menerima kunjungan keluarga. Rencananya, setelah dilakukan pembongkaran, pihak lapas akan membangun tempat kunjungan baru yang sesuai dengan prosedur.

“Seperti apa yang disampaikan Bu Dirjen, akan dibuatkan tempat yang representatif untuk kunjungan dan itu digunakan untuk semua, atau tidak untuk pribadi oleh warga binaan,” katanya.

Ia menyebutkan total saung yang dibongkar berjumlah 32 unit. Saung-saung tersebut merupakan milik pribadi napi koruptor yang hanya bisa diakses oleh si pemilik saja.

Nantinya setelah saung baru telah dibangun, kunjungan keluarga akan seperti di lapas atau rutan lain, atau lokasinya diakses secara masal tidak secara pribadi.

Selain itu pihak Lapas juga bisa memberi perlakuan khusus bagi para napi koruptor untuk bisa bergerak bebas selama ditahan. Atau bahkan menyiapkan ruang penjara agar nyaman bak apartemen, namun semua itu harus ditebus dengan harga mahal.

Seperti terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawangsa, yang tak lain dari suami aktris Inneke Koesherawati.

Dia menyuap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk bisa mendapat sel tahanan yang nyaman dan kemudahan untuk keluar masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Hal apa saja yang diberikan Fahmi pada Wahid Husen agar dapat sel penjara seperti sebuah apartemen:
Pertama memberikan 2 Mobil sesuai yang diamankan KPK saat OTT Kalapas Suka Miskin yaitu Mobil Mitsubishi Triton Exceed dan Pajero Sport Dakar

“Diduga pemberian dari Fahmi tersebut terkait fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh Fahmi dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan (Lapas Sukamiskin),” terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Kedua, Uang Ratusan Juta dan Ribuan Dolar dimana terbukti penyidik telah mengamankan uang Rp 20.505.000, USD 1.410, catatan-catatan penerimaan uang dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil. Sementara dari rumah stafnya, Hendry Saputra, KPK menyita uang Rp 27.255.000.

Sehingga dengan cara tersebut suami Inneke mendapat ruangan bak apartemen, seperti fasilitas pendingin udara (AC), televisi, rak buku, lemari es, dan kamar mandi dengan toilet duduk.

Tak ketinggalan spring bed dan washtafel.  Serta kebebasan keluar masuk lapas bak rumah sendiri.

Atas kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemberantasan korupsi semakin sulit terwujud apabila lingkungan Lapas masih terjerat korupsi masif.

“Komitmen bersama pemerintah dan semua pihak terhadap pemberantasan korupsi kami pandang sulit akan terwujud jika korupsi masih terjadi secara masif di Lapas. Karena efek jera terhadap pelaku korupsi sulit akan direalisasikan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu lalu.

Tak hanya itu, Febri mengatakan, kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan kasus para koruptor juga akan sia-sia. Pasalnya, meski telah ditahan di Lapas, para narapidana korupsi masih menikmati fasilitas mewah dan bebas keluar masuk tahanan.

“Kerja keras penyidik dan penuntut umum (KPK) memproses dan membuktikan kasusnya menjadi nyaris sia-sia jika terpidana korupsi masih mendapat ruang transaksional di Lapas dan menikmati fasilitas berlebihan dan bahkan dapat keluar masuk tahanan secara leluasa,” jelas Febri.

KPK berharap agar operasi tangan tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin menjadi peringatan bagi seluruh Kalapas di seluruh Indonesia agar tak melakukan hal serupa. OTT tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi Kementerian Hukum dan HAM (Kememkumham) terhadap lapas di Indonesia.

“Kami sambut baik, jika Kemenkumham serius melakukan perbaikan seperti yang disampaikan kemarin. Sepanjang hal tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus,” ucap dia.(INT/BEN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here