Dana Bencana Gempa Gayo Dimanipulasi

Posted by on Jul 29, 2013 | Leave a Comment

Banda Aceh-Kpkpos Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menyatakan, penggunaan dana bencana gempa Gayo tidak transparan, sehingga dana tanggap darurat sebesar rP64,9 miliar berpotensi dimanipulasi.

“Hasil monitoring yang dilakukan elemen masyarakat sipil dalam penanganan gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah, menemukan fakta adanya penggunaan anggaran yang tidak transparan,” katanya dalam siaran pers Selasa kemarin.

Saat ini, ujar Zulfikar, banyak pejabat di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang mempertanyakan pemanfaatan dana tersebut, karena dikhawatirkan terjadi overlapping dengan bantuan yang masuk dari pihak swasta.

Ia khawatir anggaran tersebut dimanipulasi seolah-olah sudah dibelikan untuk kebutuhan pangan, padahal bahan pangan yang disalurkan itu justru berasal dari pihak dermawan. Contoh kasus lainnya adalah soal anggaran biaya kesehatan.

“Inikan perlu dipertanyakan, sebab Pemerintah Aceh sebelumnya sudah menjalin kontrak dengan PT Askes untuk program JKA. Seharusnya pengobatan untuk korban masuk dalam program JKA, lalu kok ada lagi biaya kesehatan?,” pungkas Zulfikar.

Untuk menuntut transparansi penggunaan dana bencana mengajukan permohonan informasi kepada Pemerintah Aceh, sekaligus meminta agar penggunaan anggaran itu disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Untuk mencegah kecurigaan publik akan adanya manipulasi pemanfaatan anggaran, selayaknya pemerintah Aceh terbuka soal penggunaan anggaran bencana ini. Sekecil apapun anggaran yang digunakan harus ada keterbukaan agar rakyat yakin dengan kejujuran soal penanganan bencana ini,” terang Zulfikar.

Lembaga ini juga menyampaikan kekecewaannya dengan Gubernur Aceh yang ternyata tidak benar-benar berkantor di wilayah bencana seperti yang dijanjikan kepada masyarakat.

“Sebelumnya Gubernur berjanji akan berkantor di Aceh Tengah dan Bener Meriah sampai Agustus 2013. Nyatanya, sampai akhir Juli ini Gubernur hanya beberapa hari saja di lokasi bencana. Selebihnya banyak di Banda Aceh,” demikian ungkap Zulfikar.

Data Simpang Siur

Tidak hanya masalah anggaran, soal data korban dan kerusakan juga masih simpang siur. “Di posko bencana kami mendapat dua versi data, yakni data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang keduanya berbeda,” kata Zulfikar.

Sebagai contoh, jumlah korban meninggal menurut versi BNPB sebanyak 42 orang, sedangkan versi BPBA sebanyak 34 orang. Begitu juga soal kerusakan rumah dan bangunan, versinya berbeda-beda. “Malah pejabat BPBA mengaku sedang melakukan pendataan ulang di lapangan karena menganggap data BNPB tidak akurat,” ucapnya.

Soal penentuan kategori kerusakan rumah juga tidak jelas. Dalam penjelesannya, BPBA menyebut ada tiga kategori kerusakan rumah akibat bencana tersebut, yakni rusak berat, rusak ringan, dan sedang.

Namun masyarakat tidak pernah diberitahu apa saja kriteria kerusakan itu, sehingga banyak warga yang merasa rumahnya mengalami kerusakan sedang, justru dikategorikan sebagai rusak ringan, demikian juga sebaliknya.

“Kami sudah mencoba menanyakan ini kepada penanggung jawab Posko di Aceh Tengah, ia sendiripun tidak bisa menjawab,” ungkap Zulfikar.

Belum lagi soal penyaluran bantuan yang kerap mengundang protes akibat birokrasi yang berbelit. Pemerintah Aceh bahkan sama sekali tidak pernah terbuka tentang data bantuan yang masuk ke posko dan yang sudah didistribusikan kepada masyarakat korban.

“Ada banyak bantuan yang masuk dari pihak swasta dan lembaga non-pemerintah, tapi tidak ada datanya dan tidak jelas pemanfatannya,” kata Zulfikar. (YANTO)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here