Dana Desa Bertambah Bertambah pula Kades Yang Dibui

Posted by on Dec 04, 2017 | Leave a Comment

Penggelontoran dana desa membuat angin segar masyarakat desa karena dengan dana desa ini membuat desa terpencil yang sering terabaikan bisa membangun desanya sendiri sesuai keinginan masyarakatnya, namun tidak sedikit akibat dana desa yang membuat kepala desa sebagai pelaksana dan penanggung jawab anggaran harus berurusan dengan hukum.

Berurusan dengan hukum ini diakibatkan tidak biasanya mereka memegang dana yang besar, tidak tanggung-tanggung dari ratusan hingga miliaran rupiah tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya dana yang disalurkan kesetiap kepala desa, hal ini tentu saja ada kepala desa yang kaget dengan uang sebesar itu, sampai-sampai ada yang mau kawin lagi atau membeli kendaraan baru melalui uang tersebut, padahal mereka lupa bahwa dana tersebut untuk pembangunan yang ada didesanya.

Apalagi kabarnya Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar dan desa tahun 2018 dinaikkan dari semula (2017) Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun, sehingga dana desa yang disalurkan tahun ini rata-rata desa mendapatkan uang Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar maka tahun depan setiap desa bisa mendapatkan uang Rp 1,6 miliar, itu belum ditambah anggaran dana desa dari kabupatennya masing-masing yang tertotal bisa mencapai Rp.2 miliar setiap desa.

Walau kenaikan dana desa ini sangat signifikan apalagi menjelang pemilihan presiden namun dana desa ini sangat dibutuhkan mengingat perlunya pemerataan disetiap pelosok negeri.

Apalagi ditegaskan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo bahwa tahun depan dana desa harus swakelola. Tidak boleh memakai kontraktor. Jika pakai kontraktor akan ditangkap.

Dengan swakelola ini tentu saja diharapakan dapat menyerap tenaga kerja yang tidak kecil.Selain itu penggunaan dana desa secara swakelola ekonomi masyarakat akan terangkat, termasuk income warga desa juga meningkat.

Kesiapan para perangkat desa ini sangat perlu sehingga tidak membuat keterkejutan alias ketidak siapan dari para perangkat desa walau ini tentu saja wajar terjadi karena selama ini para kepala desa tidak pernah menanggungjawabi dana proyek pembangunan, kalaupun ada hanya beberapa juta saja alias anggaran kecil, sehingga tujuan dan harapan yang seharusnya bisa tercapai tetapi kenyataannya para perangkat desa harus berurusan dengan para penegak hukum, dan dikhawatirkan para perangkat desa ketakutan dalam mengelola anggaran desa tersebut.

Diakui, pemerintah juga sudah mempersiapkan hal ini walau terkesan terlambat namun masih dibilang efektif, dengan mengeluarkan beberapa persen anggarannya untuk pelatihan dan pendidikan melalui bimbingan teknis (bimtek), tetapi kekhawatiran juga ada jika pelaksana dari bimtek tersebut tidak profesional alias terkesan hanya untuk mengambil anggaran sehingga maksud dari bimtek tersebut juga tidak tercapai. Diharapkan para kepala desa sebelum mengikuti bimtek tersebut melihat dulu apakah penyelenggara dari bimtek tersebut sebuah lembaga yang profesional, hal ini juga bisa dilihat salahsatunya dari kredibiltas lembaganya.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here