Dana Otsus Aceh Rp 163 Triliun Jadi Bancakan Koruptor

Posted by on Jul 16, 2018 | Leave a Comment

korupsiBanda Aceh– KoranAntiKorupsi Masyarakat Aceh sangat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar seluruh perkara korupsi yang ada di Aceh. “Suasana itu saya dapatkan selama seminggu ini saya keliling Aceh,” kata anggota DPD dari Aceh, Fachrul Razi, Jumat (13/7).

Awal Juli lalu, KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Mereka dituduh terlibat dalam perkara korupsi. Bersama mereka dibekuk juga sejumlah tersangka lainnya. Selain itu, KPK juga menggeledah sejumlah tempat berkaitan dengan perkara korupsi.

Menurut Fachrul Razi, kedatangan KPK ke Aceh itu mendapat respons positif dari masyarakat. “Mengembalikan kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Aceh. Masyarakat Aceh tahu, pemerintah pusat mengirim uang sangat banyak ke Aceh. Tetapi mereka tidak pernah tahu uang itu digunakan untuk apa,” katanya kepada Beritasatu.com.

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan bahwa uang yang sangat banyak itu berupa dana otonomi khusus (otsus). Aceh berhak atas dana otsus selama 20 tahun, dimulai sejak 2008 dan akan dihentikan pada 2027.

“Sejak 2008 hingga 2017, Aceh telah menerima dana otonomi khusus sejumlah Rp 56,67 triliun. “Uang sebanyak itu seharusnya bisa mengubah wajah Aceh. Mengubah nasib masyarakat Aceh.”

Dihubungi terpisah, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Aceh Kamaruddin memperkirakan selama 20 tahun itu, akan ada Rp 163 triliun kucuran dana otonomi khusus yang diterima Aceh dari pemerintah pusat.

Jadi sejak 2008 hingga 2017, kata Kamaruddin, Aceh telah menerima dana otonomi khusus Rp 56,67 triliun. “Uang sebanyak itu seharusnya bisa mengubah wajah Aceh. Mengubah nasib masyarakat Aceh,” katanya.

Mengutip Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan orang miskin, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Namun apa yang terjadi? Aceh masih menjadi salah satu provinsi termiskin. “Awal 2018, Aceh masuk enam provinsi termiskin di Indonesia. Ini sangat memprihatinkan,” kata Kamaruddin.

Masalahnya, kata Kamaruddin, tidak ada master plan atau rencana induk pengelolaan dana otsus. Sebetulnya, Bank Dunia sudah menyuarakan soal pentingnya master plane dana otsus sejak 2011. Pengelolaan yang tanpa arah itu menyebabkan ketidakjelasan pemanfaatan anggaran. Itulah sebabnya, Bank Dunia menemukan dana otsus seperti menguap pada proyek-proyek kecil dan tak berbekas.

Disebutkan, setidaknya 54 persen dari 5.313 kegiatan pada 2010 yang bersumber dari dana otsus tergolong berskala kecil (di bawah Rp 100 juta), tidak strategis dan tidak memiliki daya ungkit pembangunan. Dana tersebut di antaranya digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, paving block, dan toilet. Tentu saja ini menyimpang dari tujuan utama dana otsus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Dari total Rp 21,1 triliun uang otonomi khusus yang dikucurkan saat itu, sekitar Rp 5,1 triliun atau 24 persennya menguap.

Jadi tak heran jika kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus periode 2008 – 2012. Dari total Rp 21,1 triliun uang otonomi khusus yang dikucurkan saat itu, sekitar Rp 5,1 triliun atau 24 persennya menguap.

Maka, masuk akal ketika Ketua Masyarakat Transparansi Aceh (Mata), Alfian menyebutkan dana otsus adalah sumber bancakan para koruptor di Aceh. “Dana otsus menjadi andalan pembangunan di Aceh, seharusnya aparat penegak hukum fokus memantau pengelolaan dana otsus,” katanya.

Menurut data dari Mata, dari 2017 hingga semester pertama 2018, sudah 94 orang yang menjadi tersangka korupsi, 51 di antaranya berasal dari aparat pemerintahan, selebihnya dari swasta dan perangkat desa. Dari kasus tersebut, negara dirugikan Rp 349 miliar.

Sebagai catatan, selama 15 tahun dana otsus dikucurkan ke Aceh, pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah yang menjabat gubernur pada kurun waktu tersebut. Keduanya adalah mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Irwandi adalah gubernur Aceh yang mengawali pengelolaan dana otsus sejak 2008. Semula, ia menjadi gubernur periode 2007-2012. Pengelolaan dana otsus berikutnya adalah di masa Gubernur Aceh Zaini Abdullah periode 2012-2017, lalu Irwandi menjadi gubernur lagi untuk periode 2017-2022.

Namun, sejauh ini baru Irwandi yang terciduk KPK. Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta terkait pembahasan anggaran dana otsus Aceh tahun 2018. Diduga, suap ini bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Irwandi membantah tuduhan itu. “Saya enggak melanggar apa pun,” kata Irwandi kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan di kantor KPK pada Rabu (4/7) malam.

“Enggak mengatur fee, enggak mengatur proyek, enggak terima fee, enggak ada janji memberikan sesuatu, tidak pernah meminta apa pun,” tegasnya.

Hanya saja KPK berpandangan berbeda, sehingga menetapkan Irwandi menjadi tersangka. “Salah satu tujuan kenapa pemberantasan korupsi dilakukan agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran keuangan negara atau daerah tidak dirugikan karena diambil oleh oknum pejabat tertentu,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Karena itu, KPK berharap penanganan kasus korupsi mendapat dukungan dari masyarakat. Harapan ini bersambut, berbagai komponen masyarakat Aceh sangat mendukung pemberantasan korupsi di Aceh.

“Mari sama-sama kita dukung KPK dalam menjalankan tugasnya,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Tgk H Faisal Ali yang juga pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh.

Bahkan, dari kalangan Komite Peralihan Aceh (KPA)–organisasi yang menjadi wadah para mantan kombatan GAM–juga mendukung KPK. “Biarkan proses hukum itu sesuai aturan yang berlaku, KPA tunduk pada hukum yang berlaku,” ujar Abu Razak, mantan wakil panglima GAM yang kini menjabat wakil ketua KPA.

“Hukom nyan raja di ateuh raja (hukum itu adalah raja dari raja). Jadi semua pihak harus taat kepada aturan hukum, tanpa kecuali,” katanya.(SP/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here