Densus Anti-Korupsi Berbuah Dilema

Posted by on Oct 30, 2017 | Leave a Comment

Empat tahun mengendap, usulan Detasemen Khusus Antikorupsi Polri akhirnya mendapat “panggung”. Gagasan yang pernah ditolak Kapolri Jenderal Sutarman pada tahun 2013 itu bahkan kini, kalau jadi, bakal diguyur anggaran hingga Rp2,6 triliun. Jumlahnya tiga kali lipat dari jatah anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas serupa.

Anggaran yang cukup besar itu, seperti dirincikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke DPR, berupa belanja pegawai Rp786 miliar untuk 3.560 personel, belanja barang Rp359 miliar dan belanja modal senilai Rp1,55 triliun.

“Biar mereka sama dengan KPK, sistem anggaran dan sistem indeks. Kelebihan di teman-teman KPK mungkin bisa diterapkan ke Densus Tipikor,” kata Tito di hadapan Komisi III DPR, Kamis, 12 Oktober 2017.

Hebatnya lagi, densus yang baru setahun ini mengemuka ulang di lingkungan Polri itu, digagas akan dipimpin oleh Jenderal Bintang Dua. Dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial yang melibatkan Kejaksaan hingga Badan Pemeriksa Keuangan. “Nantinya kepala Densus Tipikor di bawah kapolri langsung,” kata Tito.

Sejak ‘tiba-tiba’ mencuat ulang pada 2016, diakui perlahan desas-desus gagasan densus itu akhirnya makin mengkristal. Komunikasi Polri ke DPR sampai ke istana pun mengalir lancar. KPK yang menjadi sorotan publik lantaran menjadi posisi yang akan ‘tersaingi’ oleh Densus Antikorupsi, justru membuka diri.

Tidak ada kekhawatiran KPK soal ini. Bahkan lambaga antirasuah ini menilai dengan adanya Densus Antikorupsi, maka “kasus-kasus recehan” bisa menjadi makanan kepolisian.

“Selama ini KPK menghadapi kasus di atas Rp1 miliar. Terus yang di bawah Rp1 miliar seperti apa? Siapa yang menangani? Bagaimana orang yang (korupsi) Rp50-100 ribu? KPK kan gak bisa ambil yang segitu,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Sejalan dengan KPK, Kejaksaan Agung juga mengapresiasi ide Polri itu. “Wacana dan gagasan itu dinilai positif untuk meningkatkan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi,” kata Jaksa Agung Prasetyo.

Politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menambahkan, pemberantasan korupsi tidak bisa kita andalkan hanya kepada KPK.

Ya, apa pun itu, kini Densus Antikorupsi sudah bukan desas-desus lagi. Besar kemungkinan jika tak ada aral melintang pada tahun 2018, lembaga ini beroperasi. Namun demikian, yang mesti diselesaikan saat ini adalah mengenai mekanisme sistemnya. Sebabnya, Tito begitu bersemangat agar Densusnya setara dengan KPK.

Karena itu, selain mematok anggaran gemuk, ia juga hendak mencaplok jaksa dari Kejaksaan Agung. Alasannya adalah, dengan keterlibatan jaksa dalam tim densus, maka lembaga ini tak perlu lagi melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Agung. Selayaknya apa yang kini diterapkan oleh KPK.

Konsep ini jelas menemui benturan. Jaksa Agung Prasetyo langsung menolak mentah-mentah tawaran Polri tersebut. Ia berpendapat penggabungan jaksa dan polisi justru akan mengeruhkan sistem. “(Pelibatan jaksa) Akan mengurangi independen masing-masing penegak hukum,” kata Prasetyo.

Ya, jaksa yang memiliki kewenangan sebagai penuntut, jelas akan ‘tercemar’ dengan bergabungnya mereka dalam lembaga yang sama yakni Densus Antikorupsi.

Ini secara tidak langsung telah membuat Kejaksaan yang setara Polri justru berada di bawah Polri. Mengingat gagasan Tito, Densus ini akan dikepalai oleh Jenderal Bintang Dua.

Dengan itu juga, kendali suatu perkara dapat dikatakan layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, akhirnya menjadi semakin kabur.

“Densus Tipikor akan semakin memperkuat serta memperbesar kewenangan kepolisian tanpa pengawasan yang kuat dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan,” ujar Praktisi hukum Universitas Indonesia Adery Ardhan Saputro.

Atas itu, dibutuhkan konsepsi jelas soal ini. Apalagi, Polri sepertinya sudah tak sabar agar lembaga baru ini segera menunjukkan giginya di 2018.

Sebab, tanpa ada sistem yang jelas, maka ini akan menjadi mubazir. Penolakan jaksa untuk bergabung dalam lembaga ini telah menjadi peringatan ‘keras’ polisi bahwa kewenangan itu ada batasnya.

Lalu bagaimana jika ini masih tak menemukan jalan? Maka secara prinsip, Densus Antikorupsi yang dicita-citakan Polri dan DPR akhirnya tak ubahnya dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang ada di bawah Bareskrim Polri saat ini.

Jika ini terjadi, maka akan ada potensi pemborosan anggaran sebesar Rp2,6 triliun yang diajukan ke negara. Karena ada baiknya, tak perlu membentuk lembaga baru namun cukup ‘menguatkan’ Dittipikor yang sudah terlembaga di tubuh kepolisian.

Selain itu, seperti kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla,  bahwa dengan semakin banyaknya lembaga yang mengurusi korupsi akhirnya cuma membuat tak tenang pejabat.

“Kita juga harus hati-hati (dengan rencana pembentukan Densus Tipikor). Jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang, sehingga menakutkan juga pejabat pembuat kebijakan,” ujar JK, Selasa, 17 Oktober 2017.

Atas dasar itu, JK menekankan agar kasus korupsi biarlah kini menjadi tanggung jawab KPK. Polri atau pun kejaksaan tetap berjalan dalam koridor, yang sejatinya juga ikut menjerat siapa pun koruptor.

“Cukup biar KPK dulu (menjadi lembaga utama pemberantasan korupsi). Toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu,” ujar JK.

Ya sejatinya memang demikian. Perkuat KPK dalam agenda pemberantasan korupsi di negeri ini. Kemungkinan itu pula yang menjadi dasar utama pemerintah menunda pembentukan densus tipikor, dengan alasan masih akan dipelajari. (VV/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here