Didalami Aliran Dana Suap ke OK Arya

Posted by on Oct 30, 2017 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Diketahui, OK Arya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pekerjaan pembanguan infrastruktur di Kabupaten Barubara tahun anggaran 2017.

Dalam mengusut hal ini, tim penyidik KPK memeriksa tiga tersangka lain. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara Helman Hendardy serta dua kontrakor proyek Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang diperiksa secara silang oleh tim penyidik.

“Untuk kasus dugaan suap di Kabupaten Batubara, tiga tersangka, yakni SAZ (Syaiful Azhar), HH (Helman Hendardy) dan MAS (Maringan Situmorang) telah diperiksa. Materi pemeriksaan untuk memeprdalam fakta-fakta indikasi aliran dana kepada tersangka OKA (OK Arya),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Usai diperiksa, ketiga tersangka kompak memilih bungkam. Ketiganya menolak berkomentar terkait materi pemeriksaan yang mereka jalani. Termasuk mengenai aliran dana kepada OK Arya.

Diketahui, KPK menetapkan OK Arya Zulkarnain sebagai tersangka suap terkait pekerjaan pembanguan infrastruktur di Kabupaten Barubara tahun anggaran 2017.

Selain OK Arya, KPK juga menetapkan empat tersangka lain, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batubara Helman Hendardy, Sujendi Tarsono dari pihak swasta dan dua selaku kontraktor proyek yakni Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, OK Arya, Sunendi dan Helman yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Sementara Maringan dan Syaiful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (SP/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here