Diduga pengadaan Ternak Fiktif, Direktur CV “Bireuen Vision” Jadi Tersangka Baru

Posted by on Feb 18, 2019 | Leave a Comment

Lhokseumawe – KoranAntiKorupsi Polres Lhokseumawe Aceh, Selasa pekan lalu menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan ternak di pemerintahan kota  (pemko) Lhokseumawe. Tersangka baru dalam kasus tersebut adalah rekanan berinisial ES, Direktur CV Bireuen Vision (BV).

Langkah itu dilakukan karena berdasarkan hasil penyidikan polisi, penyaluran ternak oleh CV BV untuk dua kelompok penerima diduga fiktif.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Kasat Reskrim Iptu Riski Adrian, menjelaskan, untuk menyasar rekanan, pihaknya sudah memeriksa 26 saksi dari kalangan masyarakat penerima bantuan, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Lhokseumawe, petugas PHO, rekanan, serta saksi ahli. “Kita juga sudah menyita sejumlah barang bukti,” ujar Kasat Reskrim.

Dari hasil penyidikan terhadap CV BV, lanjut Iptu Riski, terungkap bahwa perusahaan tersebut sempat melakukan pekerjaan pengadaan ternak untuk dua kelompok masyarakat dengan total angggaran Rp 80 juta. Namun, penyaluran bantuan itu diduga fiktif. “Dulu saat kita periksa sebagai saksi, ES mengaku perusahaannya (CV BV) digunakan oleh pihak lain (pengadaan ternak bukan dilakukannya sendiri). Tapi, sesuai hasil penyidikan kita, ES selaku direktur perusahaan tersebut tetap bisa terjerat hukum. Makanya, dia kita tetapkan sebagai tersangka,” jelas Riski.

Dengan ditetapkan sebagai tersangka, lanjutnya, penyidik akan segera mengirim surat panggilan kepada ES untuk diperiksa sebagai tersangka. “Apakah nanti ES akan ditahan atau tidak, kita lihat perkembangan lanjutan, kooperatif atau tidak. Bila tak kooperatif, pasti akan kita tahan,” tegasnya.

Karena sudah ada tersangka baru, Iptu Riski memastikan pengusutan kasus itu belum tuntas. Disamping akan menyasar sejumlah perusahaan lain, menurut Kasat Reskrim, pihaknya juga berupaya mengungkap aliran dana dan siapa saja yang menikmati dana tersebut. Sehingga Negara rugi hingga miliaran rupiah.

Sebagaimana diketahui, Pemko Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak lembu. Lalu, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat. Namun, pada akhir tahun 2015 polisi menemukan indikasi korupsi, sehingga mulai menyelidiki. Hasilnya, ditemukan data yang menunjukkan pengadaan lembu tersebut diduga fiktif.

Pada pertengahan Juni 2017, penyidik meningkatkan status kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan. Selanjutnya, menetapkan tiga tersangka yakni DH (47) selaku Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IM (43) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan MR selaku Kepala DKPP Lhokseumawe. Ketiganya kini sudah ada putusan hukum tetap setelah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dimana mereka divonis di atas empat tahun penjara. Sementara kerugian negara pada kasus ini, sesuai hasil audit BPKP sempat mencapai Rp 8,168 miliar. Namun, sejumlah rekanan sudah mengembalikan kerugian negara ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dengan jumlah total Rp 2,1 miliar.(YAN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here