Dinasti Politik Ternyata Masih Kuat

Posted by on Mar 12, 2018 | Leave a Comment

Tertangkapnya kasus dugaan suap ayah dan anak yaitu Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun yang merupakan ayah kandung dari Dwi Putra menunjukan masih kuatnya politik dinasti didaerah. Asrun merupakan Wali Kota Kendari dua periode sejak 2007-2017 sebelum digantikan anaknya Adriatma menjadi walikota.

Kemudian Asrun maju mencalonkan diri menjadi Gubernur, tentu saja biaya politik tidak murah dan yang pasti sangat berat apalagi berasal dari kocek sendiri. Kalau ada kesempatan dan kekuasaan jangan dibiarkan inilah mungkin yang terlintas, akhirnya kesepakatan jahat terjalin dengan sang anak yang mumpung menggantikan jabatannya dan berkuasa saat ini.

Demi amunisi untuk Pilkada sang ayah akhirnya Adriatma meminta fee proyek pelaksanaan barang dan jasa kepada Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Sandi yang digunakan adalah ‘koli kalender’ yang diduga mengacu pada arti uang satu miliar.

Apalagi PT SBN merupakan perusaahan yang diduga kerap mendapatkan proyek dari Wali Kota Kendari. PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan di Pemkab Kendari sejak 2012. Kemudian Januari 2018, PT SBN memenangkan lelang proyek jalan Bungkutoko – Kendari New Port di Kendari dengan nilai proyek Rp 60 miliar.

Dengan uang fee ini diharapkan menjadi amunisi buat sang ayah untuk maju menjadi gubernur, namun apanyana KPK mengendus hal tersebut sehingga mereka berdua akhirnya berakhir dipenjara dan jabatan anakpun terancam copot. Politik dinasti sebenarnya telah berkembang biak sejak lama namun tidak terlalu terendus dan viral padahal data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2015 saja, sebelum digelar Pilkada serentak, politik dinasti ada di 61 kepala daerah. Ini berarti 11 persen dari total daerah yang ada.

Dinasti politik ini cenderungnya karena garis keturunan, darah, atau hubungan perkawinan. Dan kabarnya para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat.

Dinasti Politik ini tentu saja meresahkan dan harus diberantas karena selain membahayakan bisa juga merugikan negara sebab umumnya mereka dengan mudah memuluskan para kroni-kroni pelaksana proyek orang-orang dari mereka dimenangkan dan pasti berujung dengan fee yang tidak kecil akhirnya dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Begitu juga dengan pemegang jabatan strategis dipastikan juga kroni-kroni mereka yang akhirnya ditempatkan dan kemudian berjuang demi kepentingan sang bos bukan demi negara dan bangsa. Contohnya aja masih teringat dan sempat heboh yaitu didaerah Banten dimana adiknya, anaknya, menantunya, semua main di kepala daerah.

Untuk itu diharapkan masyarakat lebih jeli dan pintar dalam memilih seorang pemimpin jangan karena uang kecil didapat dari suap dengan rayuan akhirnya kebijakan yang dibuat membuat merana kemudian dan tentu saja terimbas kepada masyarakat lain, daerah yang diharapkan bisa terus maju malah menjadi amburadul karena kerakusan sang penguasa dan akibat masyarakat yang menerima uang tak seberapa. Pilihlah pemimpin yang dirasa benar bisa memajukan walau tanpa diberi uang dan kepentingan sendiri.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here