Diperiksa KPK, Mantan Kasau Tolak Beri Keterangan

Posted by on Jan 08, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/1). Agus diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh.

“Hari ini KPK memeriksa mantan Kasau TNI Angkatan Udara, Agus Supriatna, sebagai saksi dalam tindak pidana korupso dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2016 – 2017 untuk tersangka IKS (Irfan Kurnia Saleh),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1).

Namun, dalam proses pemeriksaan ini, Agus menolak memberikan keterangan kepada penyidik. Agus beralasan kasus ini menyangkut rahasia militer. Hal ini lantaran saat proyek pengadaan helikopter AW-101 bergulir menjabat sebagai Kasau dan merupakan prajurit aktif.

“Dari informasi yang kami dapatkan dari penyidik saksi tidak bersedia jelaskan atau uraikan peristiwa yang terjadi saat itu karena menurut saksi saat peristiwa terjadi, Ia masih menjabat Kasau atau prajurit TNI aktif jadi ada hal yang bersifat rahasia yang tak bisa disampaikan,” katanya.

Febri menyatakan, tim penyidik mencermati dan mencatat sikap Agus tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, tim penyidik KPK akan berkoordinasi dengan Puspom TNI yang juga sedang mengusut kasus ini. Termasuk apakah kerahasiaan militer yang menjadi alasan Agus berlaku dalam konteks penegakan hukum.

“Itu yang saya kira akan kita cermati karena alasan kerahasiaan di hukum militer itu akan kami kordinasi dengan Pom TNI. Sejauh mana aspek kerahasiaan tersebut berlaku apakah dalam konteks penegakkan hukum atau tidak. Ini salah satu poin yang kita koordinasikan lebih lanjut dengan Pom TNI,” katanya.

KPK, kata Febri masih meyakini Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto berkomitmen menuntaskan kasus ini. Menurutnya, komitmen Panglima diperlukan dalam kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama di lingkungan militer.

“Misalnya ada komitmen yang kuat dari Panglima TNI, kita harapkan dapat membantu mempermudah proses perkara yang libatkan dua wilayah hukum,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli Augusta Westland (AW-101). Sebagai bos Diratama Jaya, Irfan diduga mengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101.

Bukan hanya pihak swasta yang terjerat dalam kasus ini. Puspom TNI juga telah menetapkan empat anggota TNI ?sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017. Empat tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas, Pembantu Letnan Dua SS, serta Kolonel Kal FTS, selaku kepala unit pada TNI AU.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here