Dugaan Korupsi RSU Sidikalang Diminta Diusut

Posted by on May 08, 2017 | Leave a Comment

Sidikalang – Kpkpos Puluhan warga yang bergabung dalam Forum Masyarakat Anti Pom­bodohan meminta Kejaksaan Negeri Dai­ri mengusut kasus dugaan korupsi di rumah sakit umum (RSU) Sidi­kalang. Mulai dari kehabisan stok obat serta utang Rp7 miliar.

Demikian disampaikan juru bicara, Elias Togatorop saat menggelar aksi damai ke DPRD Dairi di Sidikalang, Kamis (4/5). Menurutnya tidak ada jalan­nya rugi apalagi kandas obat se­bab semua ditanggung pemerintah dan masyarakat.

“Jaksa perlu usut kasus RSU Sidi­kalang ini. Ada lagi penyele­wengan lain di antaranya pengadaan alat kese­hat­an tahun 2012 yang tak kunjung me­nyentuh manajemen,” kata Toga­torop.

Duat Sihombing menerangkan, layanan rumah sakit sangat buruk. Pa­sien sering dirujuk ke luar kota. Keber­adaan mobil ambulan mirip mobil angkot yang punya trayek. Sedikit-se­dikit, dirujuk. Padahal, sejumlah dok­ter dan dokter spesialis terdata seba­gai personel serta menerima insentif lumayan besar.

Peserta aksi akhirnya melakukan tanya jawab di lantai 2 menyusul ta­waran Wakil Ketua DPRD Togar Pa­sa­ribu dan Benpa Hisar Nababan didam­pingi anggota. Pada pertemuan dengan Komisi C diketahui Edward Munthe, Dina Lumban Tobing meng­ungkap, keluarganya boru Manullang asal Desa Jumantuang meninggal aki­bat ketiadaan obat pada operasi caesar. Peristiwa itu terjadi jelang Paskah ke­marin.

Direktur RSU, dr Henry Manik mem­bantah utang Rp7 miliar. Dia tidak tahu darimana angka didapat. Menurutnya, utang berada di kisaran Rp5 miliar sementara pihaknya me­miliki piutang di Badan Penyeleng­gara Jaminan Kesehatan (BPJS) senilai Rp2 miliar. Dijelaskan, klaim dari BPJS dibayar per triwulan.

Ia menjelaskan, saat ini, RSU sudah me­miliki obat dalam jumlah cukup. “Jadi, tak ada lagi yang namanya pa­sien BPJS beli obat ke luar,” tegasnya.

Kepala BPJS, Ricardo Pakpahan menjelaskan, seyogianya manajemen RSU melakukan verifikasi data pasien setiap hari lalu dikirim ke BPJS. Dan inilah kelemahan. BPJS tidak pernah berniat menahan dana klaim. Justru, hal itu menjadi pertanyaan atasan.

Ia menyebut, klaim dapat dibayar setiap bulan asalkan dokumen admini­stra­si dilengkapi. “Kami tak pernah mem­persulit,” ujarnya.(ADC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here