Dukung Penguatan, JK: KPK Tak Antikritik

Posted by on Sep 11, 2017 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan sikap pemerintah terhadap keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu mendukung penguatan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Tetapi, JK juga menegaskan bahwa semua lembaga negara tidak anti kritik, termasuk KPK. Dalam artian, kritik untuk membangun dan penguatan lembaga.

“Biarlah persoalan itu di DPR dan KPK sendiri, bagaimana menyelesaikannya. Tetapi pemerintah tentu, apalagi presiden sebagai kepala negara itu sangat prihatin dan tetap ingin KPK yang kuat. Walaupun kita menghargai kritikan-kritikan, semua lembaga di Indonesia apapun itu bisa dikritik, bisa diperbaiki,” kata JK, Selasa (5/9).

Sebagaimana diberitakan, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tengah menyusun rekomendasi untuk dibawa ke paripurna, pada 28 September 2017. Salah satu rekomendasinya adalah menghilangkan kewenangan penindakan.

Walaupun, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengungkapkan bahwa opsi penghilangan kewenangan penindakan KPK masih terbuka dan mungkin dicabut.

“Kewenangan penindakan akan dilimpahkan ke kepolisian dan penuntutan dilakukan Kejaksaan Agung. Nantinya KPK hanya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Agun di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa.

Menurutnya, penghapusan kewenangan tersebut karena KPK dianggap telah melanggar nota kesepahaman soal pedoman bersama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang disepakati oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri.

Ia mencontohkan, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur atas dugaan suap yang menyeret nama Kajari Pamekasan nonaktif, Rudi Indra Prasetya. Dua jaksa tersebut langsung ditangkap, diborgol dan dibawa ke Jakarta. Tetapi, sehari kemudian dua jaksa tersebut dibebaskan karena tidak terbukti terlibat suap. (IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here