Eks Dirjen Hubla Menangis Bacakan Pledoi

Posted by on May 07, 2018 | Leave a Comment

Eks-Dirjen-HublaJakarta – KoranAntiKorupsi Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemhub) Antonius Tonny Budiono menangis usai membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Ditjen Hubla yang menjeratnya sebagai terdakwa, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/5). Sambil terisak, Tonny meminta kolega dan rekan-rekannya untuk tidak mengikuti jejaknya menerima suap dan gratifikasi.

“Saya mengingatkan kepada teman-teman saya, kolega saya agar ini menjadi pembelajaran, dan tidak berbuat seperti saya,” kata Antonius di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/5).

Dalam nota pembelaannya, Tonny mengakui menerima suap dan gratifikasi terkait jabatannya sebagai Dirjen Hubla Kemhub. Namun, Tonny meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan terhadapnya. Di usia yang sudah senja, Tonny berharap dapat berkumpul bersama sanak keluarganya.

“Kalau majelis hakim berkenan memberi saya kesempatan di sisa usia senja saya untuk bisa hidup bersama anak, menantu, dan cucu, sebab jika saya tidak terkena OTT KPK, mungkin kekeliruan saya akan menjadi-jadi,” ungkapnya.

Tonny mengaku tak bermaksud untuk menerima suap dan gratifikasi. Hal ini setidaknya tercermin saat tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya beberapa waktu lalu. Dikatakan, barang-barang yang diduga sebagai suap dan gratifikasi bertebaran di tempat tinggalnya.

“Jika niat saya untuk mengumpulkan harta, tas dan uang yang sudah disita (KPK), pasti tidak akan bertebaran bersama pakaian kotor di mes tempat saya tinggal. Tidak ada yang saya tutup-tutupi selama ini, apalagi dipoles,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Tonny mengaku sudah berupaya membersihkan lingkungan Ditjen Hubla dari tindak pidana suap maupun pungutan liar sejak dilantik sejak Dirjen Hubla pada 16 Mei 2016 lalu. Tonny mengaku ingin memutus mata rantai permainan curang di lembaganya.

“Memang saya akui saya menerima pemberian uang, tetapi, bukan karena saya menyalahgunakan jabatan. Apa yang saya lakukan, pekerjaan saya tidak tertuju pada ke situ, saya tidak tahu,” katanya.

Ketua Majelis Hakim Syaifudin Zuhri menyampaikan pendapat atas nota pembelaan yang disampaikan Tonny.

“Pada intinya terdakwa mengakui kesalahan walaupun tidak bermaksud menerima suap dan gratifikasi. Terdakwa meminta keringanan dalam pleidoinya,” katanya.

Hakim Syaifudin kemudian meminta pendapat jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nota pembelaan yang disampaikan oleh Antonius. Jaksa menyatakan tetap pada tuntutannya yakni 7 tahun penjara.

Kemudian jaksa KPK menyerahkan surat penetapan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK atas nama Antonius kepada majelis hakim. Hakim kemudian menyatakan akan mempertimbangkan status JC Antonius dalam putusan yang akan digelar pada Kamsi 17 Mei 2018.

Diketahui, Jaksa KPK menuntut Antonius Tonny Budiono dihukum tujuh tahun pidana penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Tonny telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, uang Rp 2,3 miliar tersebut diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten. Kemudian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Tonny juga dinilai terbukti menerima gratifikasi berupa uang Rp 5,8 miliar, USD 479.700, EU 4.200, GBP 15.540, SGD 700.249 dan RM 11.212. Tak hanya itu, Tonny juga menerima barang-barang senilai Rp 243 juta dan uang Rp 300 juta yang telah terpakai habis.

Meski demikian, Jaksa menilai Tonny telah bersikap kooperatif, berterus terang, sopan dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dipidana. Atas sikapnya yang koperatif, KPK pun mengabulkan status JC yang diajukan Tonny.(IN/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here