Eks Kades Sampali Dituntut 8 Tahun Penjara

Posted by on Feb 11, 2019 | Leave a Comment

Medan – KoranAntiKorupsi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kanin SH menuntut terdakwa Ir Hj Sri Astuti (56) selaku eks Kepala Desa (Kades) Sampali Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang, selama 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan.

JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang itu menilai, terdakwa diduga telah menerbitkan 405 Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II (Persero) Tanjungmorawa dengan menyalahi aturan dan melampaui kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali pada kurun waktu 2003 sampai tahun 2017.

“Menuntut, meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Sri Astuti selama 8 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan,” kata JPU Kanin di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (7/2) sore.

Selain itu, terdakwa Sri Astuti juga dituntut JPU untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 2,7 miliar. “Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah sebulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan penjara selama 4 tahun,” pungkas Kanin di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Nazar Efriandi.

Menurut JPU, warga Jalan Keadilan Pasar I Lorong III Timur Nomor 43 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa Sri yang duduk di kursi pesakitan memakai kemeja putih, tampak menundukkan wajahnya menghindari sorotan kamera awak media selama mendengarkan pembacaan tuntutan. Atas tuntutan tersebut, baik terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan berikutnya.

“Kami akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya. Nota pembelaan akan dibacakan langsung oleh terdakwa sendiri dan juga kami sebagai penasihat hukum,” ucap penasehat hukum Sri, Nuriono. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa tampak kecewa. Keluarga terdakwa pun langsung menghampirinya dan menenangkan Sri Astuti sembari ke luar bergegas dari ruang sidang.

Sri lebih memilih diam saat dimintai tanggapannya atas tuntutan itu. Sementara itu, JPU Kanin menjelaskan bahwa lahan yang telah dikeluarkan SKT nya oleh terdakwa, untuk dikembalikan kepada PTPN II. “Ya, kita menuntut agar lahan itu untuk dikembalikan kepada PTPN II,” jelasnya.

Dalam surat dakwaan yang disusun JPU menyebutkan, bahwa Sri Astuti telah menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II (Persero) Kebun Sampali dengan luas 604.960,84 M2 sehingga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali pada kurun waktu 2003 sampai tahun 2017.

Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya SKT seperti surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah, dan gambar situasi tidak dihiraukan Sri Astuti dan malah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.

Tak hanya itu, tambah JPU lagi, Sri Astuti dalam menerbitkan 405 SKT itu turut menerima uang dengan jumlah yang bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu/SKT, sehingga menguntungkan diri pribadi dan juga orang-orang yang tertera di 405 SKT tersebut.

Seperti diketahui, tahun lalu, Sri Astuti juga pernah menjadi terdakwa di PN Medan. Dia divonis selama 1,2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan pungutan liar sebesar Rp5 juta kepada seorang warga yang mau mengurus surat silang sengketa di kantornya. Dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) petugas kepolisian dari Polrestabes Medan.(BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here