Gagalnya Sebuah Amanah

Posted by on Aug 27, 2018 | Leave a Comment

Penetapan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya bukan suatu kejutan walau Idrus Marham adalah menteri pertama kabinet kerja Jokowi-JK yang terjerat kasus korupsi, dengan adanya pemanggilan berulang oleh KPK sudah menjadikan sinyal bahwa adanya dugaan Idrus ikut ambil peran dalam kasus pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Keterkejutan justru saat Idrus Marham mengambil langkah pengunduran diri dari jabatan menteri sosial dan juga dari kepengurusan Golkar tempat dia dibesarkan beralasan agar fokus menghadapi kasusnya dan ini merupakan langkah yang patut diacung jempol.

Idrus Marham belum lama menduduki jabatan menteri. Ia menggantikan Khofifah Indarparawansa yang maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur, saat itu Idrus menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sebuah jabatan yang strategis tentunya. Tak pelak lagi partai pohon beringinpun sedikit banyak terimbas atas kasus Idrus Marham.

Padahal saat ini para petinggi partai mencoba memperbaiki citra masing-masing partainya agar nantinya masyarakat banyak memilih kadernya untuk duduk di lembaga legislatif dengan demikian mempunyai kekuatan dalam mengambil keputusan atas kebijakan pemerintah.

Kepercayaan masyarakat kepada para wakilnya memang sedikit berkurang dengan banyaknya para legislator serta KDh yang diusung parpol ditangkap KPK dalam berbagai kasus korupsi, hal ini juga terikat erat pada setiap partai dalam mendidik, mengusung atau menelorkan para kader-kadernya yang berkualitas untuk benar-benar demi kemakmuran masyarakat bukan untuk pribadi dan golongan.

Publik juga tidak habis pikir dengan komitmen parpol dalam upaya pemberantasan korupsi. Parpol yang didesain untuk menegakkan keadilan dan hanya berkomitmen menyejahterakan rakyat justru terjebak dalam permainan korupsi. Ibarat mencari harta karun, parpol menjadi satu-satunya pintu gerbang untuk mengeruk harta karun tersebut. Banyaknya kepala daerah yang berasal dari parpol terjerat ka­sus korupsi menandakan bahwa parpol sudah semakin intim dengan perilaku korupsi.

Berbagai fakta kekinian membuktikan bahwa para pejabat yang tertangkap korupsi tidak lain merupakan kader yang didelegasikan parpol. Nahasnya lagi, banyak kader parpol yang tersangkut korupsi berasal dari parpol yang sedang berkuasa.

Sepertinya parpol dirasa sudah gagal mengemban amanah sebagai partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Parpol yang seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat justru menjadi gerbong para koruptor untuk menguras habis uang negara. Parpol melahirkan koruptor-koruptor baru kelas kakap dan politisi oportunis.

Pemilu legislatif dan pemilihan presiden sudah semakin dekat, parpol berlomba-lomba menyodorkan sejumlah nama untuk bertarung memperebutkan jabatan wakil rakyat, ironinya beberapa parpol cenderung seperti belum siap menghadapinya dimana terlihat mereka melelang kepada masyarakat untuk ikut partainya sebagai calon legislatif (caleg). Belum lagi pemenuhan quota perempuan sebesar 30 persen harus bisa dipenuhi dalam setiap daerah pemilih (dapil) masing-masing partai, akibatnya politik dagang sapi pun terjadi.

Seharusnya setiap partai sebelum menyodorkan nama-nama yang maju sebagai caleg telah mendidik mereka agar sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu mengutamakan kepetingan rakyat demi kemakmuran bangsa dan negara. Sehingga jika nanti mereka berhasil menduduki jabatan tersebut bukan malah menguras harta rakyat.

Semoga kedepan setiap parpol mengusung orang-orang yang bersih dan layak dipercaya dalam memegang amanah rakyat bukan menodai amanah.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here