Gaji BPIP Sebaiknya Untuk Cicil Hutang

Posted by on Jun 11, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Setahun setelah menjabat sebagai kepala BP Ideologi Pancasila (dulu UKP- PIP), Yudi Latif mengundurkan diri. dan ini tentu saja menimbulkan tandatanya, memang selama setahun berdiri, yang terdengar di publik mengenai badan sepenting itu, yang mengelola ideologi negara, bukan sebuah gagasan atau visi namun suara para pimpinan yang berbulan bulan tak terima gaji.

Ironinya terbongkar di publik bahwa gaji beberapa pimpinan lebih besar dibanding gaji presiden yang di atas seratus juta.

Publikpun ramai merespons lahirnya BP Ideologi Pancasila.  Namun sekali lagi, isu yang ramai itu bukan perdebatan gagasan atau visi soal Pancasila di era global. Bukan bagaimana Pancasila menghadapi sejarah manusia yang tengah berubah. Yang ramai adalah pro dan kontra soal gaji pengelola Pancasila.

Wajar saja dalam Perpres itu tertulis hak keuangan yang diperoleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp112.548.000 per bulan.

Sementara jajaran anggota yang terdiri dari Try Sutrino, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru, Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek mendapatkan gaji Rp100.811.000 per bulan. Sedangkan Yudi menerima Rp76.500.000 per bulan.

Bisa diperhitungkan berapa miliar setiap tahun negara harus menanggung sementara hutang negara yang semakin tinggi dan taraf hidup masyarakat saat ini terobang-ambing.

Menanggapi tentang ini Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran Adri Zulpianto, melalui keterangan tertulis yang diterima salahsatu media online mengatakan gaji pejabat BPIP lebih tepat untuk mencicil utang negara.

“Dulu Pancasila dibuat oleh founding father. Founding father Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ikhlas dan tulus, tanpa mau mereka menerima imbalan, atau digaji dari negara. Zaman sekarang di masa pemerintahan Jokowi, Pancasila seperti sebagai komoditas,” kata Adri.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kehadiran BPIP yang seharusnya menjadi harapan dan bukannya sibuk berpolemik. Sebab itulah dia meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo segera memberikan penjelasan pada publik

“Kita berharap BPIP tampil, dan menjawab harapan masyarakat dalam kaitan membumikan Pancasila, dan membantu Presiden dalam merumuskan arah pembinaan ideologi Pancasila. Apalagi di tengah masifnya paham radikalisme, kita sangat berharap BPIP semakin meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila,” ucapnya.

“Sebaiknya institusi sudah yang menyangkut, saya kira di MPR sudah adaptor program terkait empat pilar ini anggota DPR yang mewakili rakyat kan melakukan sosialisasi,” tandasnya.

Sementara itu menanggapi berita pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Dia pun mengakui kaget sehingga mempertanyakan apa yang terjadi di internal BPIP.

Lain lagi dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mengatakan, mundurnya Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif dapat dijadikan momentum apakah BPIP perlu dilanjutkan atau tidak.

Menurut Fahri, pemerintah dan para pengurus BPIP harus melakukan evaluasi menyeluruh tentang urgensi keberadaan lembaga yang perpresnya baru saja ditandatangani presiden tersebut.

“Perlu ada evaluasi menyeluruh apakah lembaga itu (BPIP) perlu diteruskan atau tidak,” kata Fahri, Jumat (8/6).

Politikus PKS yang berasal dari Nusa Tenggara Barat itu menyebut, berhentinya Yudi Latif menyiratkan telah terjadi perubahan di tengah jalan mengenai tujuan awal BPIP itu didirikan. BPIP merupakan transformasi dari Unit Kerja Presiden-Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi mundurnya Yudi Latif dari jabatan kepala BPIP. Menurut Fadli, sikap yang ditunjukkan oleh Yudi merupakan tindakan seseorang yang memiliki sikap Pancasilais.

“Yang dilakukan Yudi tindakan yang Pancasilais. Karena dia mungkin menyadari lembaga ini bukan lembaga yang pas dan efektif untuk lakukan pembinaan Pancasila,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6).

Menurut Fadli, Pancasila tidak bisa dilakukan dengan pembinaan yang sentralistik, tetapi memasyarakat di bawah. Selain itu, pola pembinaan itu juga sudah dilakukan oleh DPR/MPR melalui sosialisasi tentang Pancasila UUD 1945 dan lain sebagainya.

“Itu jauh lebih tepat karena langsung ke masyarakat, ketimbang ada suatu badan yang seolah-olah menjadi penafsir dari Pancasila, kemudian nanti bisa melakukan satu judgment mana yang Pancasilais mana yang tidak. Itu akan mengganggu dan malah menjauhkan dari hakikat Pancasila,” ujarnya.

Fadli menilai Yudi Latif adalah seseorang yang tahu tentang Pancasila sehingga jika ia mengundurkan diri, hal itu merupakan suatu kritik dan evaluasi terhadap lembaga tersebut. Fadli menduga ada yang salah dengan lembaga tersebut sehingga orang sekaliber Yudi memilih untuk mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

“Mungkin saja. Kalau dia nyaman kan enggak mungkin mundur dong? Malah semakin semangat,” katanya.

Yudi Latif hari ini mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai kepala BPIP. Yudi beralasan dirinya mundur agar adanya penyegaran kepemimpinan baru di BPIP.

“Saya merasa perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan,” kata Yudi melalui keterangan tertulis yang dimuat di laman resmi kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat (8/6).(BEN/INT)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here