Hebohnya Pilkada 2018

Posted by on Mar 26, 2018 | Leave a Comment

Pilkada serentak 2018 sudah di depan mata, para kandidat dan tim suksesnya siap beraksi memenangkan kontestasi, bahkan tokoh-tokoh dalam partai tersebut ikut untuk memenangkan kandidatnya sehingga pesta pilkada kali ini bagaikan pilkada rasa pilpres.

Rasa pilpres ini semakin kental dikarenakan tidak hanya calon petahana, elit partai bahkan calon perseorangan, para anggota DPRD, anggota DPR RI bahkan para (mantan) menteri turun gunung menjadi kontestan.

Tidak kalah dengan mereka-mereka, kotak kosong pun ikut dalam kontestasi ini. Beruntungnya, kotak kosong bisa langsung menjadi kontestan tanpa harus ribet mendapatkan rekomendasi dari partai politik, apalagi dukungan 6,5 sampai 10 persen dukungan dari jumlah DPT.

Kehebohan pilkada kali ini juga tidak saja dilakukan mereka, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun ikut larut dalam pesta kali ini dimana dengan menangkap beberapa calon KDH yang umumnya petahana melalui penangkapan tangan atau OTT.

Alhasil pesta demokrasi, pesta rakyat dan pesta kotak kosong, belum lagi melangkah pada tahapan setelah pendaftaran ditutup, pilkada 2018 sudah diwarnai berbagai dinamika hukum. Ada kandidat yang digugurkan KPU karena tersangkut hukum atau tidak memenuhi persyaratan.

Banyaknya kepala daerah khususnya calon petahana yang terjaring kasus korupsi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya menjadi peringatan bagi KPU.

Meskipun memang ada asas praduga tak bersalah, belum ada putusan hukum tetap (inchract), dan sesuai regulasi pencalonannya tidak gugur namun tentu saja membuat kecut sang peserta karena bakal terganggunya jumlah suara pendukungnya karena menjadi polemik dimasyarakat yang akan memilihnya.

Bahkan tak tanggung akibat aksi yang dilakukan KPK menjadi sorotan dan buah bibir bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah kepala daerah yang dilakukan KPK sebagai pesanan. Walaupun kemudian KPK menegaskan OTT dilakukan dengan bukti kuat soal dugaan korupsi.

Berbagai upaya dilakukan agar KPK menunda proses hukum yang diduga terkait calon kepala daerah hingga penyelenggaraan pilkada usai, namun sepertinya KPK seperti tidak bergeming, proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi harus dilanjutkan. Alasannya, masyarakat perlu tahu seluk-beluk tentang calon kepala daerah yang akan dipilih, termasuk ada-tidaknya kaitan dengan kasus hukum.

Seharusnya hal ini menjadi suatu apresiasi karena masyarakat harus mengerti, harus tahu bahwa calon-calon ini yang paling penting adalah berintegritas. Kalau belum jadi saja sudah bermasalah, gimana nanti kalau jadi kepala daerah.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here