Hutan Produksi Rohil Habis Dijarah

Posted by on Apr 06, 2015 | 1 Comment

Pembukaan Kebun Sawit di Sintong diduga tanpa izin.

Pembukaan Kebun
Sawit di Sintong diduga
tanpa izin.

Tanah Putih – Kpkpos Puluhan ribu hektar hutan produksi yang disulap menjadi kebun sawit di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) disinyalir tidak memiliki izin. Bukan itu saja, perusahaan perkebunan skala besar yang ada di daerah itu juga terindikasi tidak pernah membayar pajak, apalagi melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penduduk sekitar.

Ketua DP LSM Rokan Jaya Bersatu Kabupaten Rokan Hilir Hendra Rifai Aziz disapa Ucok dan Sekretaris Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah (GKPD) Riau wilayah Rokan Hilir Darwan menegaskan, pihaknya segera melaporkan masalah ini ke Pansus Monitoring DPRD Provinsi Riau.

Kedua aktivis penggiat anti korupsi wilayah Rokan Hilir ini mensinyalir sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan sejumlah oknum asal Sumatera Utara (Sumut) berkantong tebal memiliki perkebunan yang luasnya berlebihan.

“Kami akan laporkan masalah ini ke Pansus Evaluasi Perizinan Lahan dan Monitoring DPRD Provinsi Riau,” tegas keduanya kepada KPK Pos di Tanah Putih, Rohil.

Keduanya juga sangat mendukung gebrakan Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan, Perkebunan, Pertambangan dan Industri DPRD Provinsi Riau yang dibentuk beberapa waktu lalu.

“Kita harapkan pansus bekerja maksimal  mengungkap siapa saja pemilik perkebunan sawit yang merusak hutan di Rohil,” ujar keduanya.

Menurut Ucok laporan ke Panasus DPRD sangat penting. Selama ini kontribusi perusahaan perkebunan yang ada di Desa Sintong, Sei. Keladi dan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir terhadap daerah itu sangat minim.

Dia juga menyebut tentang izin, luas lahan, pajak dan kontribusi terhadap masyarakat terkait dana CSR yang sejak berdirinya perusahaan tersebut belum ada dinikmati masyarakat di sekitar kawasan perkebunan yang diduga tanpa izin tersebut.

Misalnya, tambah Ucok dan Darwan, seperti PT Andika yang memiliki kebun sawit diperkirakan 6.000 Ha. Ada lagi Ibu Farida warga Duri memiliki kebun sawit atas nama pribadi sekitar seluas 5.000 Ha, lokasi Sintong, Al, Medan seluas 300 Ha, lokasi Sintong (ex lahan Gapoktan/W. Ltng) Atiam 700 Ha.

Lokasi perkebunan yang diduga kuat tanpa izin tersebut menggunakan tenaga pengamanan  “centeng” dari luar daerah Sintong. Sebagai akibat perekrutan tenaga pengaman dari luar, belum lama ini telah terjadi insiden antar warga Sintong dengan tenaga pengaman AL asal Medan. Beruntung insiden tersebut diamankan Kapolpos Sintong.

Contoh lain, lanjut Ucok, kebun sawit Bu Farida yang memiliki kebun pribadi di Sintong.  Ironisnya, warga Sintong yang ingin menambah penghangsilan harian mencari ikan dilarang masuk kawasan tersebut.  “Pintu masuk lokasi kebun Farida dipasang ampang-ampang,” ujar Ucok.

“Perusahaan perkebunan dan pekebun sawit yang dimiliki secara pribadi tersebut diduga masih dalam kawasan hutan produksi, dan belum mengantongi izin pelepasan dari Kementerian Kehutanan RI,” ujar Ucok yang diamini Darwan.

Laporan yang disampaikan kepada pansus perizinan lahan dan monitoring DPRD Prov Riau diharapkan jangan hanya “gertak sambal”. “Harapan masyarakat harus ada tindak lanjut tentang apa yang kami laporkan tersebut,” ujar Ucok.

Ditegaskan, bilamana laporan tersebut benar adanya, perusahaan perkebunan tanpa izin maupun kebun pribadi yang belum mengantongi izin diharapkan DPRD Riau merekomendasikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum yakni Polri dan Kejaksaan.

“Kita minta aparat penegak hukum agar mengambil tindakan sesuai Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Kejahatan Kehutanan,” tegas Ucok Hendra didampingi Darwan.

Menurut Darwan indikasi perusahaan perkebunan maupun pekebun pribadi yang ada diwilayah Sintong Kecamatan Tanah Putih pada umumnya belum mengantongi izin pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan RI.

Namun  pihak Dinas Kehutanan, Perkebunan Rokan Hilir melalukan pembiaran terhadap aktivitas perusahan perkebunan yang belum mengatongi izin tersebut melakukan aktivitas pembukaan hutan.

Diduga antara pihak perusahaan perkebunan sawit dengan oknum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohil berkolaborasi merusak hutan, sehingga perusahaan dan pekebun pribadi yang memiliki luas areal di luar ketentuan yang berlaku merajalela mebabat hutan khusunya di wilayah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

“Kayunya diambil dan dijual, tanahnya dimiliki secara pribadi maupun atas nama perusahaan, hutan wilayah Sintong dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit, fenomena alih fungsi hutan menjadi kebun sawit tersebut akibat  lemahnya pengawasan pemerintah daerah,” ujar Darwan.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, para pengusaha kebun pribadi seperti Farida berlaku arogan. Pintu masuk lokasi kebun dipasang ampang-ampang (portal), sehingga warga Sintong yang akan mencari tambahan mencari ikan tidak bisa masuk ke dalam lokasi.

Warga gerah dengan sikap kearoganan Farida di daerah tersebut. Perusahaan Perkebunan diduga tanpa izin PT Garuda/Silalahi 300 ha, dan Ayau warga Kota Pinang memiliki kebun sawit pribadi seluas 250 ha, juga tidak mengantongi izin (PUR)

1 comment

  1. […] lain, lanjut Ucok, kebun sawit Bu Farida yang memiliki kebun pribadi di Sintong. Ironisnya, warga Sintong yang ingin […]

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here