ICW: Anggaran Desa Sektor Paling Rawan Dikorupsi di Tahun 2018

Posted by on Feb 11, 2019 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa anggaran desa merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi ketimbang sektor lain pada tahun 2018 lalu. Sektor anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Dibandingkan sektor lain, anggaran desa memang yang paling banyak yang dikorupsi pada tahun 2018,” ujar Staff Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah kepada Beritasatu.com, Jumat (8/2)

Berdasarkan temuan ICW, tercatat 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018 dengan total kerugian negara Rp 37,2 miliar. Dari 96 kasus, terdapat 49 kasus merupakan korupsi di sektor infrastruktur anggaran desa dengan kerugian negara mencapai Rp 17,1 miliar

“Sementara kasus korupsi di sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp 20 miliar,” ungkap Wana.

Wana menilai anggaran desa menjadi sektor rawan korupsi karena kapasitas aparat desa yang tidak maksimal serta pengawasan dan transparansi yang kurang optimal. Padahal, sejak tahun 2015, anggaran desa terus meningkat jumlahnya. Sejak 2015 hingga kini terdapat kucuran dana sebesar Rp 186 triliun untuk 74.954 desa.

“Ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk meningkat kapasitas aparat desa serta transparansi dan pengawasan anggaran desa sehingga menutup celah terjadi korupsi dan anggaran desa tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” imbuh Wana.

Berdasarkan temuan ICW, pada tahun 2018, terdapat 454 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.087 orang. Jumlah kerugian negara dari 454 kasus tersebut sebanyak Rp 5,6 triliun dengan jumlah suap Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar Rp 6,7 miliar dan jumlah pencucian uang Rp 91 miliar.

Selain sektor anggaran desa, Wana memaparkan, sektor lainnya yang juga rawan korupsi, yakni sektor pemerintahan dengan 57 kasus dan merugikan keuangan negara Rp 287 miliar, sektor pendidikan dengan 53 kasus dan merugikan keuangan negara Rp 64,7 miliar. Selain itu, terdapat sektor transportasi 32 kasus dengan kerugian negara Rp 470 miliar serta sektor kesehatan 21 kasus dengan kerugian negara Rp 56 miliar.

Sementara itu, ditilik dari lembaga, pemerintah kabupaten dinilai paling korup dengan 170 kasus korupsi dan merugikan keuangan negara Rp 833 miliar. Pemerintah desa menjadi lembaga berikutnya yang rawan korupsi dengan 104 kasus dan rugikan negara Rp 1,2 triliun. Disusul kemudian pemerintah kota 48 kasus dengan kerugian negara Rp 122 miliar dan pemerintah provinsi 20 kasus dengan kerugian negara Rp 7,9 miliar. Meski demikian, dalam hal kerugian negara, korupsi di BUMN paling banyak merugikan negara dengan Rp 3,1 triliun dari 19 kasus korupsi.

“Sekitar 89 persen kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah, yakni tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa. Kasus korupsi yang terjadi di tingkat nasional hanya 11 persen, tapi nilai kerugiannya mencapai Rp 3,1 triliun. Artinya kasus yang terjadi di tingkat nasional dari kerugian negara paling besar karena per kasus rata-rata kerugian negaranya mencapai Rp 83 miliar,” paparnya.(SP/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here