ICW Curiga Banyak Mantan Koruptor Akan Diusung Pada Pileg 2019

Posted by on Apr 16, 2018 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mempertanyakan sikap sejumlah partai yang menolak rencana larangan mantan narapidana korupsi tak boleh ikut pemilu anggota legislatif (pileg) 2019.

Ketentuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut Donal, patut dicurigai parpol yang tak mendukung larangan tersebut merupakan partai yang kadernya banyak tersangkut korupsi. “Ada sebagian partai politik yang tidak setuju dengan gagasan agar pembatasan calon legislatif. Saya mencurigai partai-partai yang tidak setuju dengan gagasan ini adalah partai-partai yang kadernya banyak terlibat kasus korupsi dan akan mengusung mereka kembali dalam pileg 2019. Itu pandangan saya,” ujar Donal dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).

Menurut Donal, jika suatu partai menjalan proses perekrutan calon dengan benar, maka partai tersebut tidak perlu resah dengan adanya larangan tersebut. Ia menilai larangan dalam PKPU itu nantinya akan menguatkan proses perekrutan di internal partai. “Tentu mereka tak perlu resisten dengan gagasan ini. Secara organisasi partai mereka tidak akan dirugikan jika proses perekrutannya benar,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Donal, munculnya penolakan semakin memudahkan masyarakat untuk menilai, mana saja partai-partai yang kadernya bersih dari kasus korupsi.

Donal meyakini partai yang menolak atau keberatan karena memiliki banyak kader yang terlibat kasus korupsi dan akan diusung di pemilu 2019. “Masyarakat harus mengingat partai-partai mana yang paling santer menolak gagasan ini,” kata Donal.

Sebelumnya, KPU RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (pileg) 2019.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk pertama kalinya. Sebenarnya di Undang-undang tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan mau kita masukkan,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut Hasyim, mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduk jabatan publik. Alasannya, karena telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya Namun, beberapa partai politik menolak wacana tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Perindo, dan Partai Demokrat. Alasannya, mantan narapidana korupsi yang telah menjalani masa hukumannya tak boleh dihukum kembali dengan dilarang ikut pileg. Selain itu, pelarangan mantan koruptor mengikuti pileg tidak menjamin berhentinya kasus korupsi.

Capres Tak Boleh

Kalangan masyarakat sipil menilai, ada diskriminasi terkait pelarangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

UU Pemilu tidak secara jelas mengatur apakah seorang mantan napi diperbolehkan untuk ikut dalam pemilu legislatif (Pileg) 2019. Namun, persyaratan berbeda diterapkan terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, hal itu menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu.

“Saya lihat ini ada ruang yang harus diisi, karena dalam UU Pemilu itu pengaturan terkait pembatasan terpidana ini beda-beda. Dalam UU Pemilu kan tidak hanya mengatur anggota DPR, DPRD dan DPD tapi juga mengatur presiden dan wakil presiden,” ujar Hadar dalam sebuah diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).

Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur salah satu persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukam tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Sementara, dalam Pasal 240 UU Pemilu, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. “Lho kok terus tidak ada pelarangan bagi anggota DPR, padahal mereka sama-sama calon pemimpin. Sama-sama pentingnya mereka ini,” kata dia.

Akibat adanya perbedaan syarat tersebut, kata Hadar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara pemilu memiliki kewenangan membuat pelarangan mantan napi korupsi ikut dalam Pileg 2019.

Ketentuan tersebut dapat diatur dalam PKPU agar syarat pencalonan dapat setara dan tidak diskriminatif. “Itu (PKPU) memang masih perdebatan. Tapi menurut saya KPU punya kewenangan mengatur. Maka penyelenggara bisa menatanya, mengambil wewenang supaya syarat ini menjadi setara,” kata Hadar.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, penyelenggaraan pemilu harus menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, KPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan agar pemilu dapat berjalan secara adil, apalagi pileg 2019 akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden.

“Bagaimana mungkin kalau tahapannya serentak tapi syaratnya dibedakan. Jadi KPU dalam pandangan kami harus menjaga semangat pemilu yang adil dan tidak diskriminatif,” kata Titi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa rencana pelarangan eks narapidana untuk maju sebagai calon legislatif sudah tercantum dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Baca juga : Fadli Zon Minta Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dikaji Ulang Menurut Ketua KPU Arief Budiman, masuknya aturan larangan mantan narapidana jadi caleg diatur KPU bukan tanpa alasan dan kajian dari KPU. Arief menegaskan bahwa perumusan pasal di dalam PKPU bukanĀ  hal yang sembarangan. Menurut dia, pasal soal pelarangan eks narapidana maju sebagai caleg sudah dikaji KPU. Oleh karena itu, Arief yakin bahwa pelarangan eks narapidana jadi caleg tidak akan melangkahi aturan perundang-undangan yang berlaku. (int)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here