ICW Ingatkan Konvensi Berpotensi Langgar UU Korupsi

Posted by on Sep 30, 2013 | Leave a Comment

Jakarta – Kpkpos  Indonesian Corruption Watch, (ICW) menyayangkan sikap komite konvensi Capres Partai Demokrat (PD), yang memperbolehkan 11 peserta konvensi menerima sumbangan untuk dana sosialisasi.

Penggalangan dana dari publik maupun pejabat, berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengingat beberapa peserta konvensi merupakan pejabat negara.

“Pejabat negara yang terima uang, sumbangan, atau pemberian dalam bentuk apapun adalah gratifikasi. Jadi konvensi ini jangan sampai menjadi ladang korupsi baru,” papar peneliti ICW Febri Diansyah diJakarta, Selasa pekan lalu. Sebelas peserta konvensi di antaranya adalah pejabat publik.

Seperti Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua DPR, Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, anggota DPR Hayono Isman, anggota BPK Ali Masykur Musa, dan Gubernur Gorontalo Sinyo Harry Sarundajang.

Dilanjutkan, partai yang berkuasa saat ini, diketahui menggunakan Undang- Undang Pilpes sebagai pembenaran penggalangan dana konvensi. Karena itu, PD bisa salah dalam menerapkan Undang- Undang Pilpes sebagai pembenaran penggalangan dana.

“Kan, ini konvensi capres bukan Pilpres. UU Pilpres berlaku untuk proses Pilpres dan itupun tidak boleh bertentangan dengan UU Tipikor,” tandasnya serius.

Fabri menunjukkan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor menyatakan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tidakakan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifiksi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut berdasarkan Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor mesti dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima.

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here