Insentif Tak Jelas, Dokter RSUD Sidikalang Mogok Kerja

Posted by on Jun 11, 2018 | Leave a Comment

Sidikalang – KoranAntiKorupsi Sekitar 25 dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang melakukan aksi mogok kerja, Senin (4/6). Akibatnya ratusan pasien telantar, bahkan enam pasien diantaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Dairi termasuk seorang ibu yang hendak menjalani persalinan.

Sekitar pukul 10.30 WIB, para dokter yang umumnya berstatus ASN itu, dengan mengenakan jas putih, terlihat mendatangi Kantor Bupati Dairi di Jalan SM Raja, Sidikalang. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan penghasilan berupa insentif dari APBD dan juga jasa pelayanan medis.

Sebelumnya, Bupati Dairi menerbitkan Perbup yang pada intinya berisi penghapusan tunjangan penghasilan ganda. Hal itu dilakukan merujuk pada surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang penghasilan ganda.

Dengan Perbup dimaksud, maka dokter dipersilakan memilih apakah akan menerima tunjangan penghasilan berupa insentif atau memilih jasa medis dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun jasa pelayanan umum.

Seorang pasien mengaku bermarga Sianturi yang ditemui wartawan di ruang tunggu pasien menerangkan, dirinya sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB, namun tidak mendapat layanan dokter. Orangtua yang sudah berumur lanjut itu mengaku hanya bisa menunggu.

“Sudah mulai dari jam sembilan aku menunggu, namun tidak juga mendapat penanganan dokter. Saya hanya dilayani perawat,” sebut Sianturi.

Hal sama dikeluhkan pasien lainnya. Nikson Nainggolan penduduk Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu menjelaskan, istrinya, Boru Tamba datang ke RSUD Sidikalang hendak memeriksakan kehamilan. Namun dokter tidak kunjung masuk. Nikson mengaku menerima informasi kalau dokter sedang pergi beramai-ramai ke kantor bupati.

Nikson mengaku kesal karena merasa ditelantarkan. “Harusnya, dokter masuk sesuai jam kerja. Kalau ada permasalahan internal, hendaknya tidak sampai berdampak dan menyusahkan masyarakat,” sebutnya.

Terpantau, ratusan pasien hanya bisa menunggu, ada yang duduk sambil mengantuk, beberapa orang lainnya terlihat duduk di tanah di sekitar  pelataran rumah sakit, bahkan sebahagian memilih pulang meski belum mendapat sentuhan medis.

Kepala Tata Usaha RSU Sidikalang Lilis membenarkan keberangkatan dokter beramai-ramai ke kantor bupati. Hingga sekitar pukul 12.00 WIB, sebanyak 135 pasien rawat jalan telah terdaftar, namun belum ditangani dokter.

Sekda Marah

Sekitar pukul 14.30 WIB, Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi Sebastianus Tinambunan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Sidikalang guna  merespons dan melihat situasi.

Kepada wartawan, Sekda didampingi Direktur RSUD Sidikalang Henry Manik mengaku kesal dan marah terhadap ulah para dokter. Dalam kunjungannya Sekda menemukan sejumlah ruang kerja dan pelayanan tertutup seperti klinik gigi dan klinik spesial anak.

Sebastianus Tinambunan menjelaskan, dalam sidak-nya, ditemukan pintu ruang kerja dan pelayanan tertutup rapat. Bahkan di dalam sebuah ruangan, ditemukan dokter sedang ngumpul-ngumpul. Sebastianus memperlihatkan foto temuannya yang menunjukkan ada dokter yang sedang tiduran, bahkan ada juga sedang asyik main game.

“Perilaku seperti ini sudah melanggar etika Pegawai Negeri Sipil  yang tentunya akan dikenakan tindakan dan sanksi,” sebut Sekda.

Dia juga menyebut kondisi sedemikian juga menunjukkan etika buruk dan tidak sesuai dengan profesi dokter. Terkait keinginan para dokter, ditandaskan bahwa penghapusan penghasilan ganda dilarang oleh KPK. “Intinya, pilih salah satu antara insentif atau jasa medis,” sebutnya.

Ditambahkan untuk dokter spesialis besaran insentif adalah Rp20 juta per bulan, sedangkan jasa medis bisa bernilai hingga ratusan juta, tergantung jumlah layanan.

Direktur RSUD Sidikalang Henry Manik mengaku, hingga sore itu, dokter belum masuk kerja. Akibatnya enam pasien terpaksa dirujuk ke luar kota. Henry menyayangkan aksi mogok tersebut karena melanggar etika. Selain melibatkan PNS, aksi mogok itu juga melibatkan dokter spesialis wajib kerja (magang) dan pastinya akan diambil tindakan dan sanski.

Terpisah, dr Saut Simanjuntak membantah aksi yang dilakukan sebagai aksi mogok kerja, tetapi sekadar advokasi untuk mempertegas hak dokter.

Diakui, mereka bertemu dengan Bupati Dairi yang kemudian menyarankan untuk berangkat ke KPK guna mendapatkan penjelasan. Saut Simanjuntak menyebut, dirinya telah pernah berkonsultasi ke Kementerian Kesehatan, Kemendagri, dan KPK dan diperoleh jawaban bahwa insentif dan jasa medis bisa diterima.

Ketika jawaban Saut Simanjuntak yang menyebut KPK memperbolehkan insentif dan jasa medis bisa diterima oleh dokter kemudian dikroscek kepada Sekda, Tinambunan menyebut hal itu kurang diyakini karena tidak ada surat resmi.

“Benar, Simanjuntak sudah berangkat pakai perjalanan dinas ke KPK, namun hasilnya tak diketahui, karena pulangnya tidak membawa jawaban tertulis, kita tidak tahu dengan siapa dia bicara, kemudian tanpa disertai jawaban tertulis dan resmi, bagaimana mungkin akan menjadi landasan untuk pertanggungjawaban”, sebut Sekda.

Informasi lainnya yang diperoleh wartawan menyebut, dokter spesilis tertentu, selain bertugas di RSUD Sidikalang, juga bekerja di RSU Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian, ada juga dokter yang buka praktik di Medan.(SMG)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here