Jelang Pemilu Serentak, 242 Anggota DPR Tak Setor LHKPN ke KPK

Posted by on Apr 08, 2019 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan kesempatan seluruh penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya sejak Januari 2019. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2018 berakhir pada Minggu (31/3).

“Jadi untuk kekayaan penyelenggara negara waktu pelaporannya sudah selesai sampai dengan 31 Maret 2019 itu artinya kemarin tengah malam,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di kantornya, Senin (1/4).

“KPK sudah memberikan waktu sampai dengan 31 Maret mulai dari Januari 2019 artinya waktunya cukup panjang untuk Melaporkan kekayaan di tahun 2018 atau pelaporan periodik. Nanti laporan untuk kekayaan 2019 ini akan dilaporkan tahun depan mulai Januari sampai dengan 31 Maret di tahun 2020,” sambung dia.

Sebelumnya KPK terus menerus mengimbau para penyelenggara negara untuk melaporkan hartanya. Bahkan, tim KPK diterjunkan untuk mendampingi para penyelenggara negara yang membutuhkan pendampingan dalam mengisi LHKPN. Meski demikian, masih ada penyelenggara negara yang belum melaporkan hartanya.

Berdasar ikhtisar pelaporan secara keseluruhan, sektor Legislatif menjadi sektor yang paling rendah tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN. Dari 554 anggota DPR yang wajib melaporkan hartanya, sebanyak 242 anggota DPR belum menyetorkan LHKPN. Dengan demikian baru 312 anggota DPR atau 56,32 yang melaporkan hartanya.

Demikian pula dengan DPRD tingkat kota/kabupaten dan provinsi. Dari 17.644 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia, hanya 10.634 legislator daerah atau 60,27 persen yang menyampaikan LHKPN. Sementara selebihnya, sebanyak 7.010 anggota DPRD tidak melaporkan hartanya.

“Untuk tingkat kepatuhan yang paling rendah dari ikhtisar pelaporan secara keseluruhan itu adalah sektor Legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD. (Tingkat kepatuhan) DPR 56,32% meskipun kami juga apresiasi ada 312 orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya di tengah kondisi yang seperti ini,” papar Febri.

Tingkat kepatuhan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah ini jauh lebih rendah dibanding kolega mereka di MPR ataupun DPD. Dari 8 anggota MPR yang wajib lapor, hanya dua anggota yang belum melaporkan.

Dengan demikian, tingkat kepatuhan anggota MPR yakni 75 persen. Demikian pula dengan anggota DPD. Dari 132 anggota DPD yang wajib laporkan harta, sebanyak 100 senator atau 75,76 persen yang sudah menyetorkan LHKPN. Dengan demikian hanya 32 anggota DPD yang belum menyerahkan LHKPN.

Lebih lanjut Febri berjanji pihaknya akan mengumumkan nama-nama anggota DPR/DPD/DPRD yang sudah melaporkan hartanya. Pengumuman ini dilakukan KPK agar seluruh pihak terutama masyarakat mengetahui dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2019.

“Ini adalah bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan politik berintegritas yang pertama karena salah satu indikatornya kan adalah keterbukaan dan pelaporan secara benar kekayaannya.”

“Sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kami berharap Pemilu 2019 ini lebih menghasilkan orang-orang baik sebagai presiden atau wakil presiden ataupun sebagai wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD orang-orang yang benar-benar nanti bisa berkontribusi positif untuk kemaslahatan publik dan juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi,” tambah Febri. (AC/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here