Jelang Tutup Buku, Proyek Fisik Pemkab Karo Tancap Gas

Posted by on Dec 24, 2018 | Leave a Comment

proyekKaro – KoranAntiKorupsi Jelang tutup buku anggaran akhir tahun secara administrasi pada 25 Desember 2018 tinggal beberapa hari lagi, sejumlah proyek fisik Pemkab Karo dikebut dan tancap gas. Diprediksi daya serap anggaran masih rendah atau tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Otomatis sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dipastikan masih tinggi atau mencapai puluhan miliar. Sungguh sangat disesalkan, setiap tahun seperti ini, pekerjaan fisik dikebut di akhir tahun. Alasan klasik selalu menjadi pembenaran dinas terkait.

Jika perencanaan matang, proses lelang proyek cepat dilaksanakan harusnya semua program pembangunan yang digagas Pemkab Karo harus tuntas. Sayangnya, hingga saat ini jelang tutup buku yang tinggal hitungan hari masih banyak pekerjaan fisik belum selesai. Apalagi Desember intensitas curah hujan cukup tinggi sehingga sangat mengganggu pekerjaan di lapangan.

Salah seorang kontraktor yang enggan dipublikasikan identitasnya, Kamis (20/12) di Berastagi, menyebutkan jika sampai mangkrak, akan banyak kerugian yang dialami. Pertama, untuk warga, tentunya akan sangat dirugikan. Seharusnya tadi proyek fisik tersebut sudah bisa dinikmati masyarakat, namun karena tidak siap maka jadinya mangkrak. Atau kalau dipaksakan tancap gas, dikhwatirkan kualitasnya tidak sesuai standar ditetapkan. Kedua dari sisi anggaran. Anggaran belanja proyek yang tak selesai tahun ini harus dianggarkan lagi di tahun berikutnya.

Dia menegaskan, ke depan penting sekali adanya perbaikan kualitas perencanaan anggaran sehingga anggaran disusun berbasis kinerja (performance based budget) serta konsep yang riil. Perencanaan anggaran harus matang, jelas dan terukur. Jelas sasarannya, anggarannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan adanya tim pengawas.

“Kan sayang, ada anggaran malah menganggur, alokasi anggaran untuk pemerataan pembangunan terhambat.  Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran,” paparnya.

Kurangnya pemahaman sejumlah aparatur di berbagai OPD terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawabannya. Atas dasar ini, maka kemudian lahirlah sikap ketakutan berlebihan karena tidak memahami secara utuh akan dasar hukum penggunaan anggaran berada dalam wilayah kewenangannya.

Sementara di sisi lain, harusnya tidak ada alasan bagi mereka yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, yang atas kesalahan dan kelalaian tersebut bisa dijerat dengan hukuman pidana korupsi. “Atas berbagai persoalan itulah, maka kemudian sejumlah OPD lebih memilih zona aman, manakala tidak memahami secara utuh mekanisme penggunaan anggaran secara utuh dan menyeluruh, ketimbang berurusan dengan aparat penegak hukum di kemudian hari,” ketusnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karo, Paten Purba mengatakan, mendekati akhir tahun pihaknya ngebut menyelesaikan proyek fisik. Sebab, akhir tahun harus sudah selesai. “Tidak ada lagi tambahan waktu. Namun demikian, ada beberapa penyebab yang membuat pembangunan belum juga tuntas.

Untuk mempercepat pekerjaan, Dinas PUPR melakukan evaluasi pembangunan setiap minggu. Proyek yang berjalan lambat menjadi bahasan. Dinas PUPR akan mengirim surat peringatan pada pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan. “Pihaknya meminta seluruh rekanan menambahkan pekerja. “Agar cepat selesai,” ujarnya.

Paten mengingatkan kepada sejumlah rekanan agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau sesuai dengan kontrak pekerjaan. “Kesalahan atas pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, tidak bisa serta merta dibiarkan. Makanya, kami ingatkan dari sekarang,”kata Paten.

Pantauan di lapangan, masih banyak proyek fisik di lapangan belum rampung. Seperti proyek lampu penerangan jalan umum (PJU) Kabanjahe, rekanan tancap gas mengerjakan proyek. Kalau malam tidak hujan, pekerjaan tetap berlanjut (lembur). Demikian juga di sejumlah lokasi lain, pekerjaan masih belum selesai.

Namun sayangnya, ada juga proyek fisik sekitar Rp8 miliar peningkatan jalan ke puncak Gunung Sipiso-piso yang gagal dikerjakan. Diperoleh informasi, akibat tidak adanya kesepahaman dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu, masih banyak juga ditemui dilapangan proyek fisik yang dikerjakan tanpa plank proyek sehingga komitmen transparansi yang selalu didengungkan patut dipertanyakan. (RTA)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here