Kasus Hoax Dimedsos, Dosen USU Divonis 1 Tahun Penjara

Posted by on May 27, 2019 | Leave a Comment

Medan – KoranAntiKorupsi Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara (USU) Himma Dewiyana Lubis yang terjerat kasus kabar bohong atau hoaks oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dijatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun penjara.

Perempuan 45 tahun itu terbukti bersalah dalam kasus ujaran berbau SARA karena membuat unggahan di Facebook yang menyebut teror bom di Surabaya pada Mei 2018 sebagai pengalihan isu.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun penjara, denda Rp10 juta subsider 3 bulan kurungan,” ujar majelis hakim yang diketuai Riana Pohan dalam putusannya di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/5).

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menimbulkan rasa kebencian terhadap suku dan agama.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim hampir sama dengan tuntutan. Hanya hakim memutuskan memberi hukuman percobaan kepada dosen Fakultas Ilmu Budaya USU itu. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut Tiorida Juliana Hutagaol menuntut terdakwa selama 1 tahun penjara, denda Rp10 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Kuasa hukum terdakwa, Rina Melati Sitompul, mengapresiasi putusan majelis hakim. Meskipun, majelis tidak sependapat dengan penasihat hukum soal landasan yuridis.

“Tapi kita sepaham dalam landasan psikologis,” ucapnya.

Dalam dakwaan disebutkan, Himma ditangkap setelah menulis kalimat di Facebooknya “Skenario pengalihan yang sempurna #2019GantiPresiden” dan “Ini dia pemicunya Sodara, Kitab Al-Quran dibuang”.

Status itu ditulis di rumahnya, di Kompleks Johor Permai, Gedung Johor, Medan Johor, Medan. Terdakwa membuat dan mengetik status itu menggunakan Iphone 6S silver. Terdakwa mengaku tidak ada orang lain yang menyuruhnya untuk membuat postingan itu.

Alasannya, pemilik akun Facebook Himma Dewiyana tersebut kesal, jengkel, dan sakit hati atas kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Di era Jokowi, Himma merasa harga sembilan bahan pokok (sembako), tarif listrik, dan semua keperluan/kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan.

“Padahal terdakwa Himma sebelumnya sangat mengagung-agungkan Jokowi sebelum menjadi Presiden RI. Sebab janji-janji Presiden Jokowi pada saat kampanye pemilihan Presiden RI tahun 2014 sangat mendukung terdakwa dalam kehidupan sehari-hari,” kata JPU Tiorida pada saat pembacaan dakwaan Januari 2019.

Tulisan Himma tersebut lantas viral di media sosial dan akhirnya sampai ke personel Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut pada Mei 2018. Penyelidikan dilakukan, Himma pun diamankan dan ditahan.

Perbuatan terdakwa yang membuat postingan di dalam akun Facebook Himma Dewiyana menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Penangguhan

Sementara itu Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap oknum dosen bernama Himma Dewiyana Lubis (46) yang terjerat kasus kabar bohong atau hoaks.

“Kami telah menyampaikan penangguhan penahanan dosen Ilmu Perpustakaan di Universitas Sumatera Utara,” kata Rektor USU Runtung Sitepu, usai berbuka puasa dan silaturahmi di Kampus USU, Medan, seperti dikutip dari Antara, Senin (5/6) malam.

Penangguhan penahanan diajukan kepada Kapolda Sumatera Utara dengan alasan kondisi dosen tersebut.

Runtung menyebut selama mendekam di rumah tahanan (Rutan) Polda Sumut, Himma kerap sakit.

“Dan tiga orang anak dosen USU itu, masih kecil dan perlu mendapat perawatan dari orang tua mereka,” ujar Runtung.

Ia melanjutkan bahwa Himma, berdasarkan laporan rekan-rekannya di kampus USU, dikenal orang yang baik.

Catatan kriminalnya pun bersih. Kata Runtung, Himma selama ini tidak pernah tersangkut kejahatan pidana dan paham yang tidak baik, serta bertentangan dengan pemerintah.

Runtung menyebutkan surat penangguhan penahanan Himma telah dibaca Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw.

“Semoga, Kapolda Sumut dapat mempertimbangkan permohonan itu, dan menangguhkan oknum dosen USU yang bermasalah,” kata Runtung.(VER)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here