Kasus Tamin Sukardi, Saran Pejabat MA Dekati Dan Bom Gede Hakim

Posted by on Mar 18, 2019 | Leave a Comment

Jakarta – KoranAntiKorupsi Sidang perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang menjerat pengusaha Tamin Sukardi sedikit menarik dan menggelikan dimana Suhenda, Kepala Seksi Evaluasi Balitbang Diklat MA menyarankan agar Tamin mendekati dan “bom gede” hakim.

Suhenda dihadirkan sebagai saksi perkara suap hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Medan, Merry Purba atas kasus tersebut.

Saran itu disampaikan Suhendra melalui percakapan telepon dengan Tamin pada 24 Agustus 2018 silam sehingga Jaksa KPK mencecar Suhenda mengenai maksudnya.

“Di poin 4 Saudara jelaskan: ‘Saya sarankan agar bertemu atau dekati hakimnya, dan supaya dibom yang gede saja’,” Jaksa Luki Dwi Nugroho menyinggung Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Suhenda.

“Dibom artinya apa?” tanya jaksa.

“Maksud saya supaya Tamin mencari pengacara yang tangguh,” jawab Suhenda.

Jawaban Suhenda dianggap tak nyambung dengan isi percakapan dengan Tamin. Jaksa pun mencecar, “Apakah suapnya maksudnya diberi uang besar?”

Suhenda tetap berkelit bahwa yang ia maksud adalah pengacara. “Enggak Pak. Maksud saya mencari pengacara yang tangguh.”

Jaksa kembali membacakan isi BAP Suhenda yang menyinggung soal uang. “Saya menjelaskan apabila majelis hakim sudah menerima uang dari Tamin, maka majelis hakim tidak berani mengakomodir Tamin Sukardi, itu menjadi tanggung jawab hakim yang menerima uang tersebut. Sekali lagi saya menyarankan supaya Tamin Sukardi tidak tanggung-tanggung bom saja sekalian,” demikian keterangan Suhenda di BAP.

“Sudah jelas kok ini, semua orang yang enggak paham hukum bisa menafsirkan ini. Bisa memahami konteks kalimat ini. Saudara jujur saja.” desak jaksa.

Suhenda bersikukuh. “Memang dipikiran saya, ya cari penasihat hukum yang tangguh aja Pak, terserah beliau mau apa,” kilahnya.

Jaksa pun kembali membacakan BAP Suhenda. “Di keterangan Saudara, ‘Tamin Sukardi menceritakan apabila nanti dinyatakan bersalah, saya sarankan ke Tamin Sukardi supaya cincay-cincay saja. Maksudnya, supaya Tamin berdamai dengan pihak yang bermasalah, jangan sampai perkara berlarut-larut’. Ini apa maksudnya?” tanya jaksa.

“Ya supaya beliau damai. Pokoknya intinya supaya Tamin enggak ganggu saya,” ujar Suhenda.

Suhenda mengaku Tamin terus menghubungi membicarakan soal perkaranya. Ia meladeni karena berteman dengan Tamin sejak beberapa tahun silam.

“Ya pokoknya terserah beliaulah. Intinya beliau mau apa-apa. Saya cuma mau tenangin beliau supaya enggak telepon saya terus,” kata Suhenda.

Dalam perkara ini, Merry didakwa menerima suap 150 ribudolar Singapura dari Tamin Sukardi melalui Helpandi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan.

Suap diberikan agar Merry memberikan vonis bebas kepada Tamin dalam perkara korupsi penjualan lahan negara eks HGU PTPN II di Deliserdang, Sumatera Utara.

Merry akhirnya menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion. Menurutnya, Tamin tidak bersalah. Namun majelis hakim memutuskan menyatakan Tamin terbukti melakukan korupsi dalam kasus ini.

Dituntut 8 Tahun

Sementara itu, Helpandi yang menjadi perantara suap menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Jaksa KPK menuntut Helpandi dijatuhi hukuman 8 tahun penĀ­jara dan denda Rp 320 juta subsider 5 bulan kurungan.

“Memohon agar majelis hakim menyatakan agar terdakwa Helpandi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” Jaksa KPK Haeruddin membacakan tuntutan.

Menurut jaksa, Helpandi menerima 280 ribu dolar Singapura dari Tamin melalui Hadi Setiawan. Fulus itu untuk mempengaruhi putusan hakim.

Uang 150 ribu dolar Singapura telah diserahkan kepada Merry. Sisanya 130 untuk hakim Sontan Merauke Sinaga. Rencananya diserahkan usai pembacaan putusan perkara Tamin. Namun Helpandi keburu ditangkap KPK.

Jaksa menyimpulkan perbuatan Helpandi memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 hurup c UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada sidang pembacaan tuntutan ini, jaksa menyampaikan penolakan permohonan Helpandi menjadi justice collaborator (JC). Ia dianggap tak memenuhi syarat sebagai JC.

Helpandi dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan. Fadli Nasution, penasihat hukum Helpandi menilai tuntutan 8 tahun penjara sangat tinggi.

“Sejak awal kejujuran dan keterbukaan Helpandi dalam pemeriksaan sebagai tersangka maupun dalam persidangan yang membuat perkara ini terang benderang,” nilainya.

Menurut Fadli, kliennya pantas menjadi JC dan dituntut ringan. “Kami berharap majelis hakim akan mempertimbangkan keringanan hukuman bagi Helpandi dalam putusannya,” harapnya.(INT/BEN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here