KDH Ke-100 Yang Terciduk Kebanggaan Atau Kegagalan

Posted by on Oct 29, 2018 | Leave a Comment

Penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam operasi tangkap tangan (OTT) baru-baru ini merupakan penangkapan kepala daerah ke-100 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ya.. tepat yang ke seratus dan ini seharusnya menjadi celebration bagi KPK.

Prestasi penangkapan yang dilakukan KPK ini seharusnya menjadi sebuah kebanggaan atas keberhasilan. Namun sebetulnya ini adalah sebuah kegagalan dan memalukan.

Kegagalan karena penangkapan tangan oleh KPK ini tidak menjadikan para pejabat takut untuk terus berupaya melakukan praktek yang merugikan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia untuk kepentingan pribadi.

Memalukan dikarenakan walau sudah banyak yang ditangkap dan diekspos tetap saja perbuatan maling intelek terus terjadi.

Tidak tau sistem mana yang salah dalam negara ini, Kelihaian KPK dalam mencokok pihak eksekutif dan legislatif yang telah mengambil uang rakyat tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi mereka yang telah diberi amanah oleh rakyat. Namun kenyataannya lagi dan lagi terus terjadi, uang negara yang seharusnya membuat kemakmuran masyarakat malah dibuat untuk kemakmuran diri sendiri, keluarga dan golongannya saja.

Apakah perlu syariat Islam sebagai jalan terakhir untuk mengatasi hal tersebut?. Dimana hukuman ‘qisas’ atau pancung diberlakukan, mengingat Indonesia sebagai Umat Islam terbesar di dunia.

Sementara negara Cina yang bukan mayoritas umat Islam konon malah telah menerapkan hal tersebut bahkan lebih kejam lagi, dimana diberlakukan hukuman mati.

Sejak Xi Jinping menjadi Presiden Cina di tahun 2013, hukuman mati diberlakukan untuk semua pelaku korupsi tanpa terkecuali. Tak peduli apakah dia petugas biasa ataukah pejabat tinggi, jika tertangkap korupsi maka konsekuensinya nyawa. Sejak saat itu, ribuan orang sudah menjalani eksekusi yang beragam bentuknya. Mulai dari ditembak di tempat khusus hingga ditembak di depan umum.

Pemerintah Cina berkeyakinan hanyalah hukuman terberat seperti eksekusi mati dan penjara seumur hidup yang bisa membuat koruptor jera.

Hal yang sama juga diberlakukan di Korea Utara ini mungkin yang paling bikin ngeri. Tahun 2013 lalu, Kim Jong-Un mengeksekusi pamannya sendiri, Jang Song-Thaek yang dikenai sejumlah tuduhan yaitu mulai dari korupsi. Setelah tewas ditembak, tubuh Jang Song-Thaek dijadikan makanan untuk anjing kelaparan dan dipertontonkan di depan seluruh pejabat negara. Tapi di Korea Utara, penerapan hukuman mati sangatlah ambigu. Tak hanya terbukti korupsi, tertidur saat meeting atau membantah kata-kata Kim Jong-Un juga bisa membuat seseorang berakhir di meja eksekusi.

Sementara di Indonesia hukuman bagi para koruptor masih sangat longgar. Maksimal hanya 20 tahun penjara, itu juga sedikit sekali yang diterapkan sampai akhir. Bahkan banyak pula yang hanya didakwa dua atau tiga tahun saja. Itu belum seberapa. Atas nama kelakuan baik dan berbagai remisi demi remisi yang didapatkan, hukuman yang tadinya 15 tahun bisa berakhir dengan 4 tahun saja. Dan di penjara belum tentu juga hidupnya menderita. Coba tengok Gayus Tambunan, yang meski dipenjara masih bisa pelesiran.

Meskipun dari segi badan hukum kita lebih baik karena punya lembaga tersendiri yang mengurusi kasus korupsi, nyatanya pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Pasalnya hukum terkesan lemah dan tidak bisa membuat jera. Dengan segala remisi, terpidana korupsi bisa keluar lebih cepat dari penjara, melenggang bebas, tampil di layar kaca, dan bahkan mencalonkan diri jadi pejabat lagi. Kurang enak apa lagi?

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here