Keistimewaan bagi Artalyta

Posted by on Jul 30, 2012 | 1 Comment

ARTALYTA SURYANI seolah selalu beruntung bila berhadapan dengan penegak hukum. Terpidana kasus suap jaksa penyelidik skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini tak perlu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Justru penyidik KPK yang menghampiri dia ke Singapura untuk memeriksanya sebagai saksi kasus suap terhadap Bupati Buol, Sulawesi Tengah.

Kepergian terpidana ke negara tetangga itu mengherankan, karena ia dalam status bebas bersyarat.

Artalyta sebelumnya divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara dalam kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan. Ia memang mengatakan telah mendapat izin dari pejabat Kementerian Hukum untuk menemani ibunya di Singapura.

Tapi, ketika ia tidak bisa memenuhi panggilan KPK, lain lagi alasannya. Artalyta menyatakan sakit dan mesti dirawat di sana karena sarafnya terjepit.

Penyidik KPK akhirnya memilih datang ke Singapura untuk memeriksa Artalyta. Sang terpidana dimintai keterangan mengenai dugaan suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu.

Kasus ini melibatkan perusahaan sawit PT Cipta Cakra Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantations milik Siti Hartati Murdaya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Amran diduga menerima suap Rp3 miliar dari dua perusahaan ini terkait dengan penerbitan izin penggunaan lahan bagi kedua perusahaan tersebut.

Artalyta pernah memiliki saham di PT Sonokeling Buana, sebuah perusahaan sawit di Buol. Tapi, sejak 2009, ia melepas sahamnya di PT Sonokeling, yang kini ditangani oleh anaknya.

Belum terlalu jelas apakah KPK benar-benar hanya memeriksa Artalyta sebagai saksi atau sedang membidik keterlibatannya dalam perkara serupa.

Namun, dengan tujuan apa pun pemeriksaan itu, penyidik KPK terasa aneh. Semestinya penyidik memastikan apakah ia benar-benar sakit parah dan tidak mungkin dirawat di Indonesia.

Kita tentu saja bisa mengerti keinginan KPK untuk praktis. Karena yang dipentingkan adalah keterangan Artalyta, tak jadi masalah di mana keterangan itu diberikan. Tapi hal ini justru memperlemah posisi KPK.

Bagaimana mungkin sebuah lembaga antikorupsi bisa menuruti kemauan seorang narapidana yang belum menyelesaikan masa hukumannya.

Kejanggalan bahkan sudah muncul ketika pejabat Kementerian Hukum begitu mudah memberikan izin bagi Artalyta ke luar negeri.

Bukankah seorang narapidana yang bebas bersyarat juga masih diwajibkan melapor setidaknya sebulan sekali? Kewajiban ini diduga diabaikan karena ia sudah cukup lama di luar negeri.

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Artalyta juga pernah dipersoalkan.

Karena anugerah ini, ia hanya menjalani dua pertiga masa hukumannya. Padahal ia bukanlah narapidana yang bisa dianggap berkelakuan baik sehingga layak mendapat hadiah ini.

Soalnya, sang narapidana pernah dipergoki menggunakan fasilitas mewah selama di penjara.

Keistimewaan bagi narapidana kasus korupsi seperti itu hanya membuat publik semakin kesal. Penyidik KPK semestinya berhati-hati agar tidak dianggap ikut mengistimewakan Artalyta. (***)

1 comment

  1. Merii says:

    Buat para sahabat di sini, dpariada melatih mental korupsi, lebih baik cari kekayaan yang halal saja, coba ikuti panduan jutawan blogger, konsepnya rajin, mau berusaha dan berdo`a bukan mau enak saja dengan korupsi…

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here