Kejari Binjai Panggil Kepala BKD dan Inspektur Kota Binjai

Posted by on Oct 08, 2018 | Leave a Comment

Binjai – KoranAntiKorupsi Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Binjai memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Amir Hamzah dan Inspektur Kota Binjai Aspian untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan uang negara di Dinas Pendidikan Kota Binjai, Kamis  (4/10).

Pemanggilan kedua pejabat di lingkungan Pemko Binjai itu, untuk dimintai keterangan seputar terjadinya penyelewengan  yang diduga melibatkan oknum pejabat Dinas Pendidikan Kota Binjai hingga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Binjai Utara

Perkara yang sudah masuk tahap penyidikan itu bermula dari seorang oknum guru bernama DS yang bolos mengajar di Sekolah Dasar Negeri 027144 sejak  tahun 2010 lalu. Meski bolos, gaji yang bersangkutan tetap mengalir. Besaran gaji DS bervariasi. Tapi, gaji DS terus mengalir sejak 2010 hingga Februari 2018 dengan gaji kotor sebesar Rp 4.367.900.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Binjai Asepte Gaulle Ginting yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (4/10), membenarkan adanya pemanggilan untuk kedua pejabat  Pemko Binjai tersebut. Menurut dia, Amir Hamzah sudah dipanggil dua kali dalam perkara ini

Mantan Kasi Pidsus Kejari Batubara itu menambahkan, ada 8 orang yang sudah dipanggil dalam perkara DS ini. Namun, kata dia, yang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 6 orang.

“DS ini guru SD Negeri sudah lama tidak masuk kerja, tapi gaji jalan. Semalam ada juga kami periksa dari jam 11, yang kemudian istirahat sholat, makan. Lalu dilanjut lagi hingga (sholat) Magrib,” ujar Kasi Pidsus Kejari Binjai Asepte Gaulie Ginting didampingi Kasi Intel Erwin Nasution.

Pejabat PT Taspen Mangkir

Tim Pidsus Kejari Binjai juga sedang melakukan penyidikan oknum pejabat PT Taspen berinisial MA yang kini menjabat sebagai Kabid Pelayanan dan Manfaat di PT Taspen Cabang Siantar. Namun pejabat yang bersangkutan tidak datang (mangkir).

Ada hal yang fatal diduga dilakukan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Medan, salah satu perusahaan plat merah mencairkan dana kematian DS yang diajukan suaminya, AS tahun 2014 lalu. “Padahal, DS belum wafat,” ujar  Kasi Pidsus Asepte Gaulie Ginting.

Menurut Asepte, PT Taspen mencairkan dana kematian DS diduga tidak akurat, sehingga keuangan negara bobol. Realisasi pencairan uang itu yakni penerimaan pertama pada 5 Mei 2014 lalu sebesar Rp59.179.200 dan penerima kedua sebesar Rp3.207.300 pada 23 November 2014. Total dana kematian yang dicairkan PT Taspen itu sebesar Rp62.386.500 mengalir ke rekening Bank Rakyat Indonesia Pajak Tavip atas nama AS.

“Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp438.025.900,” ujar Asepte

Dijelaskan, pencairan dana kematian yang disalurkan PT Taspen berkaitan adanya surat kematian yang dibuat AS, penyidik menduga, AS yang mengurus semua dokumen administrasi kematian fiktif tersebut yang kemudian diajukan kepada PT Taspen.

“Pemanggilan PT Taspen ini dilakukan dengan maksud penyidik mau tahu apa dasarnya PT Taspen mencairkan dana tersebut. Untuk DS, belum dipanggil,” terang Asepte

Karena yang bersangkutan  ada kegiatan lain. Jadi mereka mohon pemanggilan dijadwalkan ulang, pada 8 Oktober 2018, ujarnya.(MOC)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here