Kejari Karo Kalah Praperadilan dari Tersangka Korupsi Tugu Mejuah-Juah

Posted by on Feb 25, 2019 | Leave a Comment

Tanah Karo – KoranAntiKorupsi Kejari Karo kalah lagi pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe dalam penetapan tersangka atas dugaan korupsi pembangunan tugu mejuah-juah dengan pagu anggaran senilai Rp 679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo Tahun Anggaran 2016.

Hakim menyatakan, penetapan Chandra Tarigan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada saat itu dan Radius Tarigan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak sah. Dalam amar putusannya mengabulkan seluruh pemohon Prapid dan menyatakan tindakan termohon dalam penyidikan, penetapan tersangka tidak sah. Sebab pemohon juga telah mengembalikan kerugian negara.

Putusan itu dibacakan oleh hakim tunggal, Dr Dahlan SH MH yang juga Ketua PN Kabanjahe, Rabu (20/2) di ruang sidang Cakra Kantor PN Kabanjahe. Dalam amar putusannya hanya mempertimbangkan dalil pemohon yang telah mengembalikan kerugian negara, sebagai petunjuk tidak ada niat korupsi dari para pemohon.

Selain itu dalam amarnya disebutkan juga, bahwa bukti-bukti surat serta saksi termohon tidak urgensi lagi dibahas dan harus dikesampingkan dengan mengingat rasa keadilan pemohon yang telah mengembalikan kerugian negara.

Gugatan dilayangkan Chandra Tarigan dan Radius Tarigan melalui kuasa hukumnya dengan perkara nomor 3/Pid Pra/2019/PN Kbj.

Sementara itu Kajari Karo melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dapot Manurung SH ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (21/2) tidak menampiknya kalau Kejari Karo kalah lagi dalam praperadilan.

Menurutnya, penyidikan perkara pembangunan tugu mejuah juah tersebut sudah selesai dengan adanya surat P21 yang juga sebagai bukti oleh termohon. Namun dikesampingkan oleh hakim Prapid sehingga amar putusan yang menyatakan penyidikan tidak sah juga penghentian penyidikan menjadi absurd (tidak masuk akal, red) padahal semua proses yang dilakukan pihak termohon sudah sesuai dengan Hukum Acara (KUHAP).

Namun demikian, katanya pihak termohon masih menunggu salinan putusan Prapid tersebut untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.(BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here