Kejari Surabaya Kembalikan Uang Rampasan ke Koperasi

Posted by on May 27, 2019 | Leave a Comment

Surabaya – KoranAntiKorupsi Kejaksaan Negeri Surabaya mengembalikan uang dari kasus korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) sebesar Rp443 juta. Uang tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Kejari Surabaya, Anton Delianto mengatakan, tim Kejari Surabaya mengembalikan langsung uang rampasan tersebut kepada LPDB. Tujuannya, agar dana tersebut bisa langsung digunakan atau dimanfaatkan kembali.

“Supaya bisa langsung dimanfaatkan kepada koperasi-koperasi, atau usaha mikro kecil lainnya, untuk pengembangan koperasi usaha mikro,” jelasnya di Kantor Kejari Surabaya, Jumat (24/5).

Ia menambahkan, uang tersebut merupakan hasil rampasan dari empat terpidana kasus penyalahgunaan dana LPDB KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah), Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Lestari.

“Karena kasusnya sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti dirampas oleh negara. Dan uang tersebut langsung kita kembalikan pada LPDB,” tambahnya.

Uang pengembalian tersebut, diserahkan langsung oleh Kajari Surabaya kepada Direktur Utama LPDB, Braman Setyo.

Braman Setyo sendiri mengapresiasi langkah Kejari Surabaya yang berinisiatif mengembalikan uang rampasan tersebut langsung kepada LPDB, tidak ke kas Negara.

“Tentunya kalau ke kas Negara, akan panjang lagi urusan saya. Di bendahara negara, di Kementerian Keuangan itu tidak mudah,” kata Braman Setyo.

Dengan pola seperti ini, tambahnya, dana tersebut bisa langsung digulirkan kembali, sebagai modal dari LPDB kepada pengembangan koperasi dan UMKM.

“Pola seperti ini yang harus dilakukan oleh Kejaksaan yang lain, dan ini menjadi contoh, atau model di Indonesia,” terangnya.

Model pengembalian langsung kepada LPDB ini, lanjut Braman Setyo, telah tercantum dalam perundang-undangan, sehingga tidak menyalahi aturan. Pihaknya berharap, terobosan ini menjadi contoh secara nasional.

Sementara itu, kasus penyalahgunaan dana LPDB KUMKM oleh KSU Mitra Lestari ini berawal dari pengajuan dana ke LPDB sebesar Rp1,5 milyar. Kemudian disetujui oleh APBN sebesar Rp1 milyar.

Namun setelah cair, dana yang seharusnya disalurkan kepada 25 orang anggota, namun oleh 4 orang pengurus yang kini sudah divonis 1 tahun penjara, hanya dibagikan kepada 5 orang.

“Yang 20, yang sisanya tadi, dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Jadi ini ada penyimpangan dan merupakan suatu tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(MC/IN)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here