Kepala Sekolah Di Nisel Keluhkan Dana BOS Yang Tak Kunjung Cair

Posted by on Jul 30, 2018 | Leave a Comment

Nias Selatan – KoranAntiKorupsi Memasuki Triwulan ke tiga, Dana Bantuan Operasional (BOS) tingkat SD dan SMP di Kabupaten Nias Selatan, hingga akhir Juli, 2018 tak kunjung cair.

Akibatnya, program pembelajaran Kurikulum 13 (K13) terancam tidak berjalan maksimal karena pihak sekolah tidak bisa membelanjakan buku pelajaran terkait kurikulum 13. padahal, saat ini pelatihan K-13 tersebut sedang berjalan bagi setiap guru-guru tingkat SD dan SMP se Kabupaten Nias Selatan dan program itu juga ditekankan wajib dilaksanakan tahun ini disetiap sekolah.

Sementara, dana BOS dari Triwulan I dan II hingga memasuki Triwulan III tak kunjung cair sehingga para Kepala sekolah menjerit. Sejumlah Kepala Sekolah yang minta namanya tidak ditulis kepada wartawan, Kamis (26/7) mengaku hingga akhir bulan Juli, 2018, dana BOS triwulan I dan II belum cair.

” Kami terus ditagih oleh pihak pengusaha foto copi. karena belanja alat tulis kantor seperti, kapur tulis,  pulpen, penggandaan, dan kebutuhan operasional lainnya terpaksa kami bon ke pihak pengusaha foto copy. Kami terus ditagih karena mereka juga membutuhkan modal untuk belanja usaha,”kata mereka.

Selain itu, metode pembelajaran diseluruh sekolah secara nasional tahun ini sudah diwajibkan menerapkan kurikulum 13, sementara buku pembelajaran terkait itu harus tersedia disetiap sekolah.

“Permasalahannya adalah, bagaimana kami mau membeli buku K 13 itu, sementara dana BOS  belum cair. Sebab, anggaran untuk itu dibebankan pada dana BOS. Kita mau pesan buku sekarang ke pihak pengusaha buku, namun, kendalanya, harus dibayar langsung, apalagi pemesanan buku harus ke luar daerah karena harga buku wajib disesuaikan dengan harga standar pemerintah.  Kalau disini kita belanjakan pasti harganya mahal. lalu, anggaran untuk belanja buku itu darimana lagi sumbernya kalau bukan dari dana BOS itu kami ambil,”  ungkap para kepala sekolah.

Masih kata mereka, soal masih adanya pihak sekolah belum menyerahkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Dinas Pendidikan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi sekolah yang sudah menyerahkan RAB dan RKAS nya.

Artinya, diduluankan dulu pencairan bagi sekolah yang sudah lengkap adminitrasinya baru menyusul sekolah yang belum lengkap. “Masa kena imbas juga pihak sekolah yang sudah menyerahkan RAB dan RKAS nya,” kata para kepala sekolah.

Tak hanya itu, para Guru Tidak Tetap (GTT) juga mengeluh karena sudah 7 bulan tak menerima honor yang sumber dananya dari dana BOS.
Dengan belum cairnya dana BOS tersebut dikuatirkan para GTT akan malas mengajar sehingga dapat mengganggu proses belajar mengajar disekolah.

Oleh karena itu, para Kepala Sekolah dan Guru Tidak Tetap berharap agar pemerintah daerah  Nisel peka terhadap keluhan mereka sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan efektif.

Kadis Pendidikan Nisel Nurhayati Telaumbanua, SPd MM saat dihubungi terkait ini, melalui selulernya, Kamis, (26/7) menyebutkan bahwa pencairan dana BOS masih menunggu pengesahan dari DPRD dan Provinsi. Pasalnya, kata dia, anggaran dana BOS mulai tahun ini harus di daftarkan di APBD Nisel.

“Dan saran BPK RI juga kemarin supaya dana BOS dimasukan pada APBD. Kita menunggu pengesahan dari DPRD. Sepanjang belum disahkan oleh DPRD maka kami tidak berani mencairkannya, takut nanti jadi masalah,” sebutnya.

Disinggung apa tidak terganggu penerapan kurikulum 13 dalam proses belajar mengajar..? Nurhayati mengatakan, dijalani dulu karena itu harus diterapkan.

“Sebelumnya juga kan sekitar 30 persen sekolah telah menerapkan K 13 itu dan pasti bukunya juga sudah ada bagi sekolah yang telah melaksanakannya. Tinggal berapa sekolah lagi yang belum melaksanakan kurikulum itu,”tuturnya. (HAL)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here