Kepemimpinan Gatot Parah

Posted by on May 20, 2013 | Leave a Comment

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho saat memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Kamis.

Gubernur Sumatera Utara Gatot
Pujo Nugroho saat memenuhi
panggilan KPK di Jakarta, Kamis.

Medan – Kpkpos   Banyaknya dugaan korupsi terpublikasi di Sumatera Utara, membuktikan kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho ST sebagai gubernur Sumatera Utara lebih “parah” dibandingkan pendahulunya. Masyarakat Sumut jangan terlalu berharap banyak kepada Gatot yang akan dilantik sebagai gubsu terpilih pada 17 Juni ini.

“Keserakahan terlihat dengan bermacam kegiatan APBD yang terindikasi korupsi. Mulai perjalanan dinas, bantuan hingga proyek jasa kontruksi dan pengadaan,” ujar Ketua Gerakan Tranparansi Anggaran Rakyat (GeTAR) Arief Tampubolon di Kawasan SM Raja, Medan, kemarin.

Menurut Arief, kondisi ini terjadi diduga disebabkan besarnya kebutuhan Gatot Pujo Nugroho untuk memenangkan Pilkada Sumut priode 2013-2018. “Mulai anggaran APBD dinas, Hibah, BDB, sampai Bansos diduga dimanfaatkan untuk suksesi Gatot mempertahankan kursi nomor satu Sumut,” jelas Arief.
Kondisi ini terjadi dikarenakan kelihaian Gatot memainkan sejumlah oknum pejabat yang berkompeten di dalam pengelolaan anggaran.

“Gatot diduga memainkan politik cuci tangan. Sama seperti dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan yang memainkan Ahmad Fathana, dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian,” jelas Arief.

Gaya “main” Luthfi Hasan sepertinya diadopsi oleh Gatot Pujo Nugroho. Setelah resmi defenitif sebagai Gubernur Sumut, Gatot lebih berkuasa “mengobok-obok” APBD.

“Gatot melakukan semua itu melalui orang kepercayaannya. Di sisi Gatot ada oknum yang berperan seperti Afmad Fathana untuk mengakomudir semua kebutuhan dan keinginan Gatot,” terang Arief.

Oknum itu berinisial AF berstatus PNS sekaligus kader PKS. FA adalah kasubag yang mengundurkan diri dari jabatan untuk mengurus semua kebutuhan Gatot dan istrinya.

“Ivestigasi kita mengarah kepada inisial FA. Bukan hanya kepala dinas yang takut dan segan, Setda Propsu Nurdin Lubis diduga juga takut dan segan terhadap FA,” tandas Arief.

KPK Lidik Terus Gatot

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST, terkait dengan kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

“Jadi sesuai dengan surat panggilan saya diminta sebagai saksi kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” kata Gatot saat tiba di gedung KPK Jakarta, sekitar pukul 09.15 WIB, Kamis.

Gatot adalah fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, partai di mana Luthfi sebelumnya menjabat sebagai presiden partai.

“Saya kapasitasnya sebagai kader partai dan sebagai gubernur, jadi saya hadir di acara formal saja pada waktu itu ada acara safari dakwah DPP PKS, saya di acara formal,” ungkap Pujo. Pada pertengahan Januari, PKS menggelar Safari Dakwah di Medan yang dihadiri antara lain Luthfi, Menteri Pertanian Suswono dan juga Gatot.

Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman memberikan uang Rp300 juta sebagai ongkos perjalanan dan akomodasi Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah ke Medan sebagai ongkos pengurusan penambahan kuota impor daging sapi.

Namun, Gatot yang baru terpilih pada pertengahan Maret lalu sebagai Gubernur Sumut, mengaku tidak mengetahui pertemuan antara Mentan Suswono, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Maria Elisabeth Liman serta asisten Mentan, Soewarso di kamar Luthfi menginap di Hotel Aryaduta Medan pada 10 Januari 2013.

Gatot juga membantah ia menerima aliran dana baik dari Luthfi maupun Fathanah. “Insya Allah tidak ada,” ucap Gatot, singkat.

Dalam kasus suap impor sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Keduanya juga dikenakan disangkakan melakukan pencucian uang dengan sangkaan melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Elizabeth, Juard dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Juard dan Arya ditangkap KPK pasca menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Fathanah, KPK sudah menyita uang tersebut yang merupakan bagian nilai suap yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar dengan perhitungan “commitment fee” per kilogram daging adalah Rp5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton. (SF/BBS)

Leave a comment

 
Enter Analytics/Stat Tracking Code Here